Presiden Prabowo Subianto resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin
Sebelumnya, KH Miftachul Akhyar merupakan Rais Aam PBNU periode 2021-2026. Kini Miftachul Akhyar, Kembali terpilih sebagai Rais Aam PBNU untuk periode selanjutnya.
Adanya kesepakatan untuk penyelenggaraan Muktamar NU bersama-sama antara Ketua Umum PBNU dengan Rais Aam PBNU hasil Muktamar ke-34 Lampung mendapat apresiasi Mustasyar PBNU K.H. Ma'ruf Amin.
PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya masih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Mandataris Muktamar ke-34 NU yang sah dan konstitusional.
Pesantren Krapyak menegaskan tetap memberikan dukungan atas kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang sah saat ini.
Kisruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih menyedot perhatian publik. Bahkan, belakangan KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dituding tidak lagi
Untuk membantu mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar 5 juta santri di pesantren-pesantren binaan Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk satuan tugas.
Warga Nahdliyin harus menunjukan sikap, kepribadian an idealism dan tidak imma'ah. Kelompok Ima'ah adalah kelompok yang gradag-grudug, hanya mengikuti kata orang.
Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar untuk segera memperbaiki PKB.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.