Dalam narasi video tersebut, pengunggah menyebut bahwa mobil itu milik Menteri Kebudayaan. Meski begitu, hingga kini belum diketahui pemilik asli mobil berpelat RI 25 tersebut.
Mentan Amran menerima kunjungan Gubernur Jabar untuk membahas sektor pertanian, perkebunan, hilirisasi, serta peningkatan produksi padi dan pangan serta potensi investasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa skema pengembangan mobil hidrogen kemungkinan besar akan mengikuti pola masuknya mobil listrik ke Tanah Air.
Menteri dari Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah mendengar prihal rencana penggunaan mobil dinas buatan perusahaan dalam negeri. Salah satunya Menteri KKP.
Presiden RI Prabowo Subianto tertarik menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Dia akan sangat bangga bisa gunakan produksi mobil itu.
Viral di media sosial sebuah video yang menayangkan mobil dinas berpelat nomor RI 24 terjebak di Jalur Trans Jakarta di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Berhasil mengekspor mobil ke Thailand, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) sedang mengincar pasar ekspor ke Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Afrika Selatan.Â
Selain Neta V yang mulai diproduksi Juni 2024, perusahaan otomotif Neta juga memproduksi mobil listriknya yakni Model X mulai bulan Juli 2024 di Indonesia.Â
Mobil Keliling Layanan Elektronik yang juga diluncurkan  dengan tujuan untuk mengenalkan sertifikat dan layanan elektronik kepada masyarakat secara lebih masif.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.