Dalam narasi video tersebut, pengunggah menyebut bahwa mobil itu milik Menteri Kebudayaan. Meski begitu, hingga kini belum diketahui pemilik asli mobil berpelat RI 25 tersebut.
Mentan Amran menerima kunjungan Gubernur Jabar untuk membahas sektor pertanian, perkebunan, hilirisasi, serta peningkatan produksi padi dan pangan serta potensi investasi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa skema pengembangan mobil hidrogen kemungkinan besar akan mengikuti pola masuknya mobil listrik ke Tanah Air.
Menteri dari Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah mendengar prihal rencana penggunaan mobil dinas buatan perusahaan dalam negeri. Salah satunya Menteri KKP.
Presiden RI Prabowo Subianto tertarik menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Dia akan sangat bangga bisa gunakan produksi mobil itu.
Viral di media sosial sebuah video yang menayangkan mobil dinas berpelat nomor RI 24 terjebak di Jalur Trans Jakarta di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Berhasil mengekspor mobil ke Thailand, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) sedang mengincar pasar ekspor ke Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Afrika Selatan.Â
Selain Neta V yang mulai diproduksi Juni 2024, perusahaan otomotif Neta juga memproduksi mobil listriknya yakni Model X mulai bulan Juli 2024 di Indonesia.Â
Mobil Keliling Layanan Elektronik yang juga diluncurkan  dengan tujuan untuk mengenalkan sertifikat dan layanan elektronik kepada masyarakat secara lebih masif.
Badai petir diperkirakan akan terus melanda sebagian besar wilayah Arab Saudi hingga Jumat mendatang (2/10). Untuk itu, Pemerintah Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk waspada.
Sejumlah penyelamatan Maarten Paes dan koordinasinya bersama barisan pertahanan membuat gawang Indonesia tetap aman meski harus bermain dengan 10 orang.
Kevin Diks menjadi wakil pemain dalam wawancara yang digelar broadcast usai hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik.