Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma'ruf melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kementerian Perhubungan RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Plt Bupati Langkat dukung dermaga ex Japex jadi pelabuhan umum di Langkat. Langkah administratif dan sinergi dengan Kementerian Perhubungan segera akan diambil.
Sebanyak enam pelabuhan kini sudah siap mendukung arus bongkar muat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim.
Proyek Pembangunan Segitiga Pelabuhan, Sanur-Sampalan-Bias Munjul ditinjau oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Bali Wayan Koster
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang merupakan bagian dari JORR 2 dan Jalan Tol Serpong-Balaraja seksi 1 yang menjadi awal pembangunan JORR 3.
Pembangunan pelabuhan Pulau Bunyu di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara peroleh kucuran dana sebesar Rp80 miliar melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang rencananya dermaga tersebut akan dikerjakan tahun ini.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Golongan Peduli Sosial Lingkungan (GPS) mengecam tindakan PT Prima Bara Mahadana (PBM) yang diduga nekat melakukan pembangunan pelabuhan batubara.
Bupati Aceh Barat Daya, (Abdya) Akmal Ibrahim menyatakan perangkat kerja dan tiang pancang pelabuhan Teluk Surin sudah tiba di kawasan Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee sebagai tanda dimulainya pembangunan dermaga.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.