Dua mantan anggota Polda Jawa Tengah (Polda Jateng) calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022, didakwa menerima uang suap mencapai Rp2,6 miliar untuk meloloskan sejumlah calon polisi.
Polda Jateng memastikan akan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) lima oknum anggotanya yang terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme penerimaan Bintara Polri tahun 2022.
Kasus suap pada penerimaan calon bintara polri, seharusnya tak hanya dijerat kode etik saja, pelaku justru harus diproses pidana, karena melakukan tindakan pungli
Maraknya kasus suap dalam penerimaan calon polisi di Polda Jateng, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meminta Polri agar kasus tersebut segera diusut secara pidana
Sejumlah oknum anggota polisi Polda Jateng akan disidang kode etik karena terlibat dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) penerimaan Bintara Polri 2022.
Lima oknum anggota Polda Jateng akan disidang kode etik karena terlibat dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) penerimaan Bintara Polri gelombang 2022. Ternyata, pada kasus tersebut juga melibatkan dua oknum aparatur sipil negara (ASN) Polda Jateng dan kini sedang diperiksa.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.