Rencana pembentukan BUMN Tekstil dari Pemerintah melalui Danantara bisa menjadi angin segar untuk ribuan buruh korban PHK sekaligus sebagai upaya menghidupkan lagi sektor tekstil dari hulu hingga hilir.
DPR RI desak pemerintah dan kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) segera melunasi pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya eks karyawan Sritex yang di PHK
Baru-baru ini Kejagung beberkan bahwa pihaknya mencium kejanggalan dalam kasus pemberian kredit perbankan kepada Sritex. Bahkan, borok Sritex dibongkar DPR RI
Sesuai arahan Presiden Prabowo, Tim Kurator Sritex mengumumkan harga sewa dari enam aset pailit perusahaan yang masing-masing berupa tanah hingga pabrik tekstil.
Kemnaker sebut potensi eks buruh Sritex kembali dipekerjakan masih dalam kajian. Ribuan eks pekerja menanti keputusan pemulihan bisnis dan perekrutan ulang.
Hingga memasuki H-5Lebaran, Partai Buruh menyayangkan kenyataan bahwa ribuan buruh Sritex yang terkena PHK ternyata memang tidak menerima THR sebagaimana mestinya.
Bos Sritex Iwan Lukminto yang masih memiliki kekayaan fantastis akan diserbu buruh eks karyawan yang menuntut pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya (THR).
Demo tersebut buntut pesangon yang disebut belum dibayarkan. Para eks karyawan Sritex juga dikabarkan ingin menuntut adanya pemberian tunjangan hari raya (THR)
Investor baru diklaim hadir untuk menjalankan operasional Sritex. Operasional dilakukan dengan skema menyewa aset Sritex sekaligus merekrut para eks karyawan
Guna meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pelumas dalam negeri, PT Pertamina Lubricants terus mengoptimalkan pengoperasian fasilitas produksi yang didukung oleh teknologi mutakhir.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, ditambah dengan terus melonjaknya volume limbah rumah tangga, sempat menjadi tantangan besar bagi warga Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
Selebgram Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap adanya informasi tambahan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dilaporkan telah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Presiden Prabowo Subianto hendak mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Selain itu,