News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tilang Uji Emisi

Usai Dikeluhkan Masyarakat, Polisi Hilangkan Sanksi Tilang pada Razia Uji Emisi Kendaraan

Usai Dikeluhkan Masyarakat, Polisi Hilangkan Sanksi Tilang pada Razia Uji Emisi Kendaraan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menghapus sanksi penilangan bagi kendaraan yang kedapatan tak lolos uji emisi gas buang
DLH DKI Jakarta Ungkap Jika Kena Tilang Emisi Kendaraan Rogoh Kocek Rp250-500 Ribu

DLH DKI Jakarta Ungkap Jika Kena Tilang Emisi Kendaraan Rogoh Kocek Rp250-500 Ribu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan kendaraan yang kena tilang akibat tidak lulus uji emisi maka akan dikenakan denda sebesar Rp250-500 ribu.
Catat! Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Terapkan Tilang Uji Emisi di Jakarta

Catat! Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Terapkan Tilang Uji Emisi di Jakarta

Polda Metro Jaya akan kembali menerapkan tilang uji emisi. Kendaraan bermotor yang tak penuhi syarat lolos uji emisi
Tak Lolos Uji Emisi, Siap-Siap Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Kena Tilang

Tak Lolos Uji Emisi, Siap-Siap Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Kena Tilang

Razia uji emisi kembali akan diterpkan untuk mengontrol kualitas udara di DKI Jakarta. Sangsi tilang akan diberikan pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi
Heru Budi Ungkap Alasan Tilang Uji Emisi Kembali Diadakan 

Heru Budi Ungkap Alasan Tilang Uji Emisi Kembali Diadakan 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kembali mengadakan penilangan kendaraan yang tidak lolos uji emisi setelah dinilai tidak efektif beberapa
Resmi Dilakukan Razia Uji Emisi, DLH DKI Jakarta: Lokasi Tilang Berpindah Tiap Pekan

Resmi Dilakukan Razia Uji Emisi, DLH DKI Jakarta: Lokasi Tilang Berpindah Tiap Pekan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan aparat kepolisian resmi melakukan tilang uji emisi hari ini, Jumat (1/9/2023).
Kakorlantas: Uji Emisi Kendaraan Bukan untuk Menilang Masyarakat, Tapi…

Kakorlantas: Uji Emisi Kendaraan Bukan untuk Menilang Masyarakat, Tapi…

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bukan untuk menilang masyarakat, tapi untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan.
Mulai Jumat Besok, Polisi Awasi Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Emisi

Mulai Jumat Besok, Polisi Awasi Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Emisi

"Tentunya operasi ini dalam pengawasan kita,  untuk itu sudah disiapkan perwira menengah di setiap kegiatannya  untuk mengawasi  titik-titik pelaksanaan kegiatan razia,"
Pekan Ini, Polda Metro Jaya Mulai Lakukan Uji Coba Tilang Kendaraan yang Tak Lulus Uji Emisi

Pekan Ini, Polda Metro Jaya Mulai Lakukan Uji Coba Tilang Kendaraan yang Tak Lulus Uji Emisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya menjadwalkan menggelar uji coba tilang kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada pekan ini.
Siap-Siap! Tak Lolos Uji Emisi, Kendaraan akan Dikenakan Sanksi Tilang

Siap-Siap! Tak Lolos Uji Emisi, Kendaraan akan Dikenakan Sanksi Tilang

Ditlantas Polda Metro Jaya turut serta turun tangan dalam mengatasi kualitas udara buruk di DKI Jakarta dengan mengeluarkan kebijakan uji emisi dan tilang
Penerapan Tilang Emisi di Jakarta Ditunda

Penerapan Tilang Emisi di Jakarta Ditunda

Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sepakat menunda penerapan pemberian bukti pelanggaran (tilang) emisi kendaraan bermotor yang melintas di jalanan Ibu Kota.
Tilang Emisi di Jakarta Berlaku Mulai November 2021

Tilang Emisi di Jakarta Berlaku Mulai November 2021

Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya memberlakukan sanksi tilang pada kendaraan mobil dan motor tidak lulus uji emisi pada 13 November 2021.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT