Zulhas Bongkar Pemborosan Rp12 Triliun di MBG, Titik Dapur Bengkak Ribuan dari Rencana Awal

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menemukan indikasi pembengkakan besar dalam penetapan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, secara substansi program MBG merupakan kebijakan strategis yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

“Program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam melaksanakannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini,” kata Zulhas di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, salah satu persoalan paling menonjol adalah dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah lokasi dapur MBG melonjak jauh di atas perencanaan awal.

Baca Juga

Prabowo dan Zulhas Luncurkan PANsar Murah Nasional, Putri Zulhas: Beras dan Minyak Goreng Lebih Murah 60 Persen

“Pertama, misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujarnya.

Data yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menunjukkan tambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap titik membutuhkan biaya operasional sekitar Rp6 juta per bulan.

“Ya, laporan Bu Nanik tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu 1 bulan. Maka 1 bulan ada pengeluaran lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, 12 triliun. Nah, ini yang yang, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” kata Zulhas.

Selain persoalan pembengkakan titik secara umum, pemerintah juga menemukan kejanggalan dalam penetapan lokasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kawasan yang semula dipetakan membutuhkan sekitar 2.000 titik dapur justru berkembang menjadi lebih dari empat kali lipat.

“Contoh kedua, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK, maka investornya ini taruh di bank, ya?” ungkapnya.