Sebentar Lagi Dituntaskan Dedi Mulyadi, Legislator Heran Kirab Milangkala Tatar Sunda hanya di 9 Wilayah Jabar

"Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat. Pemerintah wajib memperbaiki itu," tegasnya.

Soal Anggaran

Ia menyoroti anggaran dari festival yang digelar di sembilan daerah ini. Ia mendesak agar KDM dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar transparan terkait penggunaan anggarannya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar itu memperkirakan anggaran dari kegiatan ini dari pelaksanaan di empat kabupaten. Ia berpendapat bahwa pemerintah bisa membutuhkan pengeluaran sebesar Rp2,7 miliar.

"Lalu bagaimana dengan lima kabupaten/kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri?," tanya Maulana.

Ia juga menyoroti pernyataan dari pemerintah daerah. Ia mempertanyakan kegiatan tersebut disebut tidak mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara, Kirab Mahkota Binokasih diakui masuk dalam perencanaan dari pemerintah. Ia berpendapat pernyataan tersebut dinilai berlawanan terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara.

Ia menambahkan, prinsip mengenai pengelolaan keuangan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan aturan terkait lainnya.

Ia menyayangkan kemewahan dari acara ini yang tidak selaras  dengan realita persoalan terjadi saat ini, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga pemulihan pascabencana.

"Seharusnya pemerintah (provinsi) fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian satu tahun sebelumnya, yaitu LKPJ," sebutnya.

Ia meyakini kecintaan anak-anak maupun masyarakat Jabar mendalami sejarah dan budaya Sunda mengalir dengan sendirinya sesuai referensi yang pasti dan jelas.

"Bukan lahir dari cinta buta seseorang kepada Sunda itu sendiri," tukasnya.

(ant/hap)