Haji Isam Akuisisi Saham BYAN, Gede Sandra Tegaskan Tak Terkait MSCI

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Infra Bestari, Gede Sandra, menilai rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market tidak berkaitan dengan aksi korporasi PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Ia menegaskan, pembelian 30,25 persen saham Bayan Resources oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam dari konglomerat Low Tuck Kwong merupakan transaksi bisnis yang perlu dibedakan dari kebijakan klasifikasi pasar yang ditetapkan MSCI.

"Itu jelas enggak betul. Tidak ada kaitannya MSCI dengan Haji Isam yang membeli saham BYAN. Itu kan murni bisnis, satunya lagi soal kebijakan internalnya (MSCI) yang punya tujuan tertentu," kata Gede di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Gede juga menanggapi keraguan sejumlah pihak terhadap keterbukaan transaksi saham BYAN yang nilainya mencapai Rp26,1 triliun. Menurut dia, sulit untuk menyimpulkan suatu transaksi tidak transparan tanpa melihat informasi dan penjelasan yang tersedia.

"Zaman sekarang mana bisa tidak transparan. Tapi memang pihak bank bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada market," ujarnya.

Faktor Eksternal dalam Kebijakan MSCI

Di luar persoalan akuisisi BYAN, Gede menduga keputusan MSCI berpotensi dipengaruhi kepentingan eksternal yang lebih luas. Ia mengaitkan pandangannya dengan dinamika hubungan pasar keuangan global dan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gede turut menyoroti pertemuan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dengan pimpinan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam rangkaian IMF–World Bank Group Annual Meetings 2026 di Bangkok, Thailand, pada 12–18 Oktober 2026.

Menurut Gede, pertemuan tersebut sempat memunculkan harapan terhadap membaiknya komunikasi Indonesia dengan pelaku pasar internasional. Namun, ia menilai perkembangan terkait MSCI belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

“Kemarin terpilih Menkeu Suahasil yang sealiran dengan Sri Mulyani, diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan pasar dunia, termasuk MSCI. Ternyata tidak demikian adanya," ungkapnya.

Ia kemudian menyampaikan dugaan bahwa dinamika di pasar Amerika Serikat turut memengaruhi tekanan terhadap Indonesia. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan penilaian Gede dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab keputusan MSCI.

"Dengan segala kejutannya MSCI ini, saya melihat pasar di AS ingin menghukum paradigma baru ekonomi pemerintahan Prabowo," imbuhnya.

Dugaan Kepentingan Investor Singapura

Pandangan mengenai kemungkinan adanya kepentingan eksternal juga disampaikan mantan Menteri Perdagangan, M Lutfi. Melalui akun TikTok m.lutfi, ia mengemukakan dugaan bahwa sejumlah kepentingan bisnis besar di Singapura dapat memiliki keterkaitan dengan dorongan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Lutfi menyoroti posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan global. Data Departemen Statistik Singapura (SingStat) untuk 2024 yang dirujuk dalam pembahasan tersebut menunjukkan investasi asing di negara itu berada pada kisaran US$3,13 triliun hingga US$3,169 triliun. Amerika Serikat disebut sebagai salah satu sumber investasi terbesar, dengan nilai sekitar US$874,9 miliar atau kurang lebih 28 persen dari total yang dilaporkan.

Namun, besarnya investasi AS di Singapura tidak dengan sendirinya membuktikan adanya koordinasi antara investor kedua negara terkait kebijakan MSCI.

Dalam penjelasannya, Lutfi juga menyebut Temasek dan GIC sebagai institusi investasi Singapura yang menurut dugaannya berpotensi memiliki kepentingan terhadap pergerakan pasar saham Indonesia. Ia menilai perubahan status pasar dapat memengaruhi arus modal serta valuasi saham domestik.

Lutfi mengklaim bahwa sebagian besar dana asing telah meninggalkan pasar Indonesia, tetapi pergerakan tersebut belum membuat harga saham domestik jatuh seperti yang ia perkirakan.

“Dana-dana asing sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Namun, bursa kita tidak hancur, harga saham tidak turun," ungkapnya.

Ia menduga perubahan klasifikasi oleh MSCI dapat memperbesar tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan membuka peluang bagi investor untuk membeli saham Indonesia pada valuasi yang lebih rendah. Meski demikian, dugaan mengenai motif tersebut belum disertai bukti yang memastikan adanya strategi terkoordinasi untuk menjatuhkan pasar saham Indonesia.

Lutfi mengakhiri pandangannya dengan mengajak masyarakat menjaga kepercayaan terhadap pasar domestik dan tidak mudah terpengaruh oleh sentimen negatif.

Transparansi dan Respons MSCI Jadi Perhatian

Perdebatan mengenai rencana perubahan klasifikasi pasar Indonesia memperlihatkan adanya perbedaan pandangan dalam menilai faktor yang memengaruhi kebijakan MSCI. Di satu sisi, Gede dan Lutfi menyoroti kemungkinan faktor eksternal. Di sisi lain, dugaan mengenai kepentingan negara atau institusi tertentu perlu dibedakan dari fakta yang dapat diverifikasi.

Penilaian yang lebih menyeluruh memerlukan penjelasan resmi MSCI mengenai dasar evaluasinya, disertai data mengenai transparansi kepemilikan saham, aksesibilitas pasar, serta mekanisme transaksi di bursa Indonesia.

Keterbukaan informasi dari perusahaan, perantara transaksi, regulator, dan penyedia indeks global juga penting agar investor dapat menilai risiko berdasarkan data, bukan semata-mata spekulasi.

Dengan demikian, dampak perubahan klasifikasi terhadap IHSG dan arus modal asing perlu dicermati melalui perkembangan kebijakan resmi serta respons investor. Langkah tersebut dapat membantu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan perdebatan berlangsung secara proporsional.