Indonesia dan Singapura Sepakati Satgas Penegakan Hukum Karhutla

Under-invoicing merupakan praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Praktik tersebut dapat berkaitan dengan persoalan kepatuhan perdagangan dan penerimaan negara, sehingga pertukaran informasi antarpemerintah berpotensi membantu meningkatkan pengawasan.

Sementara itu, Vivian menegaskan bahwa Singapura akan memperkuat koordinasi serta berbagi informasi dengan Indonesia melalui mekanisme satgas tersebut. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa langkah bersama itu dapat memberikan efek jera bagi korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla.

Keberhasilan satgas nantinya akan bergantung pada pelaksanaan kerja sama, kualitas informasi yang dipertukarkan, serta tindak lanjut penegakan hukum berdasarkan bukti. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempersempit celah yang memungkinkan pelaku menghindari pertanggungjawaban dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi.

Kesepakatan Indonesia dan Singapura ini menandai upaya memperluas penanganan karhutla dari respons terhadap kebakaran menuju penelusuran tanggung jawab korporasi. Dengan menggabungkan pertukaran data, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara, kedua pemerintah berharap penindakan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendorong pemulihan lahan terdampak. (udn)