Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mendorong agar minimal lima persen kuota Sekolah Rakyat dialokasikan bagi anak penyandang disabilitas.

Jakarta, tvOnenews.com - Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mendorong agar minimal lima persen kuota Sekolah Rakyat dialokasikan bagi anak penyandang disabilitas.

Usulan ini disampaikan guna memastikan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi seluruh anak di Indonesia, termasuk yang berkebutuhan khusus.

“Minimal lima persen kuotanya untuk anak disabilitas ya Pak Menteri Sosial, Menteri UMKM, dan juga ada Bu Saras Komisi VII DPR,” kata Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Siswandi menyebutkan, pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata di tengah keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia. Berdasarkan data nasional Portadin, saat ini hanya terdapat sekitar 2.396 SLB yang tersebar di 7.287 kecamatan di seluruh Indonesia.

Dengan jumlah tersebut, rata-rata satu SLB harus melayani anak-anak disabilitas di tiga kecamatan. Kondisi ini dinilai menyulitkan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil.

“Yang harus berubah itu bukan anak-anak kita, tapi sistem pendidikannya. Sekolah inklusif (Sekolah Rakyat) memungkinkan semua anak tumbuh bersama dengan saling memahami,” tegas Siswandi.

Ia meyakini bahwa penguatan Sekolah Rakyat sebagai institusi inklusif adalah langkah realistis dan strategis. Selain mudah diakses, sekolah berasrama ini memungkinkan sistem pembelajaran yang membaur dan gratis tanpa pungutan biaya.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan berasrama yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk anak penyandang disabilitas.

Program ini diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan misi memutus rantai kemiskinan melalui integrasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta jaminan sosial dan kesehatan.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis melaporkan, tahap pertama Sekolah Rakyat telah menjangkau 9.700 siswa dengan dukungan lebih dari 1.500 guru dan sekitar 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.

Sebanyak 159 lokasi ditargetkan menjadi pusat pelaksanaan program ini, dengan 63 titik sudah aktif sejak pertengahan Juli 2025. Sementara 96 lokasi lainnya akan diluncurkan bertahap 37 di antaranya pertengahan Agustus dan 59 sisanya awal September 2025. (agr/raa)