Istana Sebut Perpres Baru Segera Dibuat Jika RUU Haji Disahkan Jadi UU

Jakarta, tvOnenew - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru mengenai Badan Penyelenggara (BP) Haji jika nantinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. "Pasti," kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI, singkat saat ditanya mengenai penerbitan perpres baru mengenai BP Haji. Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga berharap jika nantinya RUU Haji itu disahkan maka pelaksanaan haji semakin baik ke depannya. "Harapannya jelas hanya satu, pelaksanaan haji semakin lebih baik lagi," kata Prasetyo saat ditemui pada sela-sela kegiatannya mengikuti Merdeka Run 8.0 K di Jakarta, Minggu, merespons pertanyaan wartawan soal RUU Haji yang akan disahkan pada Selasa. Pras, begitu sapaan populernya, tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai detail RUU Haji. Dia hanya merespons singkat: "Sedang dimatangkan di DPR". Komisi VIII DPR RI selama beberapa hari terakhir, termasuk pada akhir pekan ini, mengebut pembahasan RUU Haji sehingga diharapkan RUU itu dapat disetujui dan disahkan dalam Sidang Paripurna di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Selasa (26/8) minggu depan. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI menggelar beberapa rapat, termasuk bersama DPD RI di Jakarta, Sabtu (23/8) untuk mendengarkan pertimbangan terkait RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Rapat itu, yang terbuka untuk umum, berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Selepas itu, Komisi VIII DPR RI kembali menggelar rapat tertutup bersama panitia kerja (panja) dari pemerintah untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah. Pembahasan DIM antara DPR dan pemerintah berlangsung sampai hari ini (24/8). Dalam rapat-rapat yang telah digelar oleh DPR RI bersama DPD dan pemerintah, beberapa poin penting RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, di antaranya mencakup perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian, dan perubahan penyebutan Kepala BP Haji menjadi menteri. Poin lainnya, rapat-rapat itu juga membahas aturan yang memperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam. Ketentuan itu ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan muslim. Ketentuan itu tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi. Kemudian, poin penting lainnya, kuota haji setingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh menteri. Aturan sebelumnya menyebut kuota di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur.(ant/ree)

Istana Sebut Perpres Baru Segera Dibuat Jika RUU Haji Disahkan Jadi UU

Berita Terkait

Prabowo Kumpulkan Jajaran Menteri Ekonomi, Sinyal Kebijakan Besar di Tengah Tekanan Global

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah Terhadap Dolar As, Presiden Prabowo Langsungkan Pertemuan dengan Menteri Ekonomi dan Kepala Lembaga

Yusril Sebut Ada Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang Bersifat Substansial: Bawa Perubahan Besar!

Usai Bertemu Prabowo, Bahlil Bongkar Arah Baru Tambang: Siapkan Skema Cost Recovery dan Gross Split

Topik Terkait

Mensesneg

Prasetyo Hadi

Prabowo Subianto

Perpres

Haji

Saksikan Juga

Semangat Jemaah Calon Haji Berumur 103 Tahun Menjalani Ibadah

Imigrasi Soekarno-Hatta Gagalkan Keberangkatan 51 WNI Diduga Haji Ilegal

Sidang Lanjutan Pembunuhan Kacab BRI, Agenda Mendalami Peran Pelaku

Aliansi Ormas Islam Laporkan Ade Armando hingga Grace Natalie ke Polisi

Teka-teki Pembunuhan Sadis Pria di Surabaya Terungkap! Ini Motifnya

Nekat! IRT Nyambi Jadi Pengedar Narkoba, Targetnya Jual Sabu Ke Pelajar

Viral

Kpk

Dedi Mulyadi

Prabowo Subianto

Jakarta

Kdm