Bupati Pati Sudewo Sempat Gagal Digulingkan dan Dijerat, Kini Terciduk OTT KPK Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar sensasional terkait Bupati Pati Sudewo kembali menggema. Kini, Sudewo dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (19/1/2026).

Selain Bupati Sudewo, Camat Jaken bernama Tri Agung Setiawan juga disebut turut menjalani pemeriksaan KPK. Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi berupa jual beli jabatan, dalam hal ini proses pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati. 

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

KPK memeriksa Sudewo secara intensif di Polres Kudus. Namun, Budi belum menjelaskan berapa banyak orang yang juga turut diamankan.

Saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang ditangkap dari OTT di Pati sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sudewo, Pernah Gagal Digulingkan dan Dijerat

Ini bukan pertama kali Sudewo berurusan dengan KPK. Bupati yang juga politisi Partai Gerindra tersebut sempat diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi.

Pemeriksaan terhadap Sudewo pada September lalu itu terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan.

Bukan diperiksa untuk kali pertama dalam kasus dugana korupsi DJKA, Sudewo dicecar soal dugaan pengaturan lelang hingga fee terkait proyek jalur kereta api.

Bupati Pati ini sebelumnya sempat diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota DPR RI pada 27 Agustus 2025 lalu.

Nama Sudewo muncul dalam kasus ini karena disebut dalam sidang terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.

Namun yang paling sensasional dari Sudewo adalah peristiwa Geger Pati yang monumental pada 13 Agustus 2025.

Protes rakyat yang disinyalir dipicu oleh sikap arogan Sang Bupati itu, berubah menjadi aksi massa yang menuntut lengsernya Sudewo.

Upaya sejumlah aliansi masyarakat untuk menggulingkan Sudewo itu berlangsung selama berbulan-bulan.

Hingga pada akhirnya, Sudewo lolos dari upaya pemakzulan setelah diputuskannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang disertai penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap kebijakan Bupati Pati, Jumat (31/10/2025).

Sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pati itu menjadi puncak dari rangkaian panjang proses politik di daerah berjuluk Pati Bumi Mina Tani.

Rapat diwarnai perdebatan sengit antarfraksi sebelum akhirnya pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme voting.

Namun dalam hasil akhir, mayoritas fraksi menolak usulan pemakzulan dan hanya merekomendasikan agar Bupati Sudewo memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. Dengan demikian, Sudewo tetap melanjutkan jabatannya sebagai Bupati Pati. (ant/rpi)