Bupati Nonaktif Pati Sudewo menyatakan akan mengajukan banding atas vonis 8,5 tahun penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah,
Bupati Nonaktif Pati Sudewo dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, terkait kasus korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan pengisian perangkat desa di kabupaten tersebut.
JPU menuntut Bupati Pati nonaktif Sudewo dengan hukuman 8,5 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan pengisian perangkat desa di Pati.Â
Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) mengaku kaget dituduh menerima aliran dana sebesar Rp100 juta kasus korupsi proyek jalur ganda kereta api.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Pati nonaktif Sudewo atas kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat Desa di Kabupaten Pati.
Bupati Pati nonaktif Sudewo komentari soal aksi pencabulan terhadap puluhan santriwati yang dilakukan Kiai Ashari, pendiri Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati.
Bupati Pati nonaktif Sudewo rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis, (16/4/2026). Ia diperiksa sebagai tersangka terkait kasus pengisian jabatan perangkat desa
Ahmad Husein Hafid alias Husein Pati, aktivis demo besar yang damai dengan Bupati Pati, Sudewo dipasang oksigen usai kalah tinju dengan jagoan Purwodadi viral.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.