Lima Jam Para Tokoh Berdiskusi dengan Presiden Prabowo di Kertanegara, Abraham Samad Beberkan Isi Obrolannya

Jakarta, tvOnenews.com - Para tokoh Indonesia dan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, (30/1/2026).

Sontak, hal ini menuai pertanyaan publik, terkait apa yang dibahas mereka saat bertemu Presiden Prabowo.

Dalam hal ini, Abraham Samad beberkan isi obrolan mereka dengan Presiden Prabowo. Bahkan, ia juga bocorkan topik diskusi yang mereka obrokan dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Kata dia, sejumlah topik dibahas saat diskusi tersebut, baik dari pemberantasan korupsi hingga Palestina disebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama 5 jam tersebut.

"Saya diundang dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KPK dan dalam pertemuan itu ada sekitar 7 orang ya diundang, saya lupa, tapi kalau dari pemerintah yang hadir Presiden Pak Prabowo, Menlu Sugiono, Mensesneg, kemudian Pak Sjafrie sendiri, dan ada 1 lagi Mayjen Purnawirawan Zacky Makarim, ya itu yang hadir ya yang saya ingat, dan saya, Profesor Dr Siti Zuhro dari BRIN dan ada lagi beberapa ya," ucap Abraham Samad dikutip pada Minggu (1/2/2026).

Lanjut Abraham Samad mengatakan, bahwa Presiden Prabowo memberi penjelasan perihal program pemerintah hingga hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Para tamu, kata dia, juga menyampaikan pendapat kepada Prabowo.

"Pak Prabowo lebih banyak santai kayak lepas dan sambil bercanda kan dia presentasi cukup lama juga tentang program. Jadi, dia cukup mempresentasikan beberapa hal tentang penyelamatan sumber daya alam, terus program-program pemerintah, terus hasil forum ekonomi di Davos, Swiss, itu dia presentasikan," ungkap Abraham Samad.

"Jadi, cukup lama. Memang waktu 5 jam terasa lama kalau kita lihat, tapi sebenarnya itu singkat bagi kita karena kita enggak sempat makan malam," sambungnya.

Selain itu, ia juga menceritakan dirinya memberi pandangan bagaimana meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang pada tahun 2025 berada di angka 37. Menurut dia, Indonesia harus mempunyai peta jalan untuk bisa mewujudkan hal tersebut.

"Saya bilang pemberantasan korupsi selama ini tidak menyentuh akar permasalahannya. Jadi, dia harus menyentuh akar permasalahan supaya efektif. Yang kedua saya berbicara IPK, Indeks Persepsi Korupsi," jelasnya.