Prabowo Ungkap Ada Pihak “Girang” Saat Bencana, Sebut Dimanfaatkan untuk Menjatuhkan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, melontarkan pernyataan keras terkait dinamika politik di tengah situasi kebencanaan. Ia menuding terdapat kelompok tertentu yang justru memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan negara.

“Pertama orang-orang politik tertentu seolah-olah girang dengan bencana, dengan bencana kita bisa bikin suatu suasana ketidakpercayaan kepada pemerintah ketidakpercayaan kepada Republik Indonesia, memang ada kelompok-kelompok tertentu,” kata Prabowo di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Menurut Prabowo, tudingan tersebut muncul dari pengamatannya terhadap narasi yang berkembang setiap kali terjadi bencana besar. Ia menilai upaya tersebut diarahkan untuk melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat.

Meski demikian, Kepala Negara menegaskan Indonesia tidak akan goyah. Ia menyebut pemerintah bersama aparat dan masyarakat justru bergerak cepat melakukan pemulihan di berbagai wilayah terdampak, termasuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Saya terima kasih dalam beberapa minggu kita kerahkan kekuatan kita, semuanya bahu-membahu kita atasi sampai sekarang,” kata dia.

Prabowo mengaku terus menerima laporan perkembangan dari Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian. Berdasarkan laporan tersebut, sebagian besar wilayah terdampak telah pulih.

“Beliaulah lapor ke saya, pak, dari kalau tidak salah pak, 52 titik 52 titik yang terkena tertimpa (bencana) tinggal 10, 10 kabupaten yang masih belum normal,” ungkap Prabowo.

Ia bahkan menyebut pemulihan diperkirakan tuntas dalam waktu dekat. “Beliau (Tito) laporan perkiraan beliau lah dalam 2 bulan sisanya akan normal,” ujar dia.

Pernyataan Presiden menegaskan dua pesan sekaligus yakni pemerintah mengklaim percepatan pemulihan pascabencana berjalan signifikan, sekaligus memperingatkan adanya politisasi bencana yang dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap negara. (agr/rpi)