Pramono Larang Ormas Sweeping Rumah Makan Selama Ramadan

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara tegas melarang ormas melakukan sweeping rumah makan selama Ramadan 2026. 

Bahkan, orang nomor satu di DKI itu tekankan, bahwa larangan tersebut bertujuan agar warga Jakarta dapat menyambut Ramadan dengan penuh kedamaian, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. 

"Tentunya saya sebagai Gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," ucap  Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

Lanjut Pramono katakan, dirinya berkomitmen untuk menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum hari besar keagamaan. 

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Ibu Kota. 

Saat ini, misalnya, kawasan Bundaran Hotel Indonesia dihiasi ornamen bernuansa Imlek. 

Namun, suasana tersebut akan segera berganti mengikuti kalender perayaan keagamaan.

"Sekarang ini periodisasi kita menyambut Imlek dari dari tanggal 13 sampai dengan 17 itu Imlek. Nanti begitu tanggal 18, maka Jakarta wajahnya total berubah menjadi wajah yang Ramadan dan juga wajah yang menyambut Idul Fitri," ujar Pramono.

Lanjutnya menjelaskan, ketika memasuki bulan Ramadan, ornamen-ornamen yang identik dengan Islam akan menghiasi berbagai sudut kota. 

Persiapan ini dilakukan secara matang mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. 

Selain penataan visual kota, Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyiapkan sejumlah agenda kegiatan besar yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ormas. 

Salah satunya adalah Festival Bandeng Rawa Belong yang digelar mulai Sabtu (14/2/2026) hingga Senin (16/2/2026). 

Kemudian, Pramono juga berencana mengusulkan penyelenggaraan haul ulama besar Betawi serta tokoh-tokoh nasional Betawi yang rencananya akan dipusatkan di kawasan Monas. 

Pemprov Jakarta juga menyiapkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat provinsi dengan pendekatan baru yang lebih inklusif. 

"Termasuk MTQ yang sekarang ini hanya pada level provinsi kami mulai kembali dari bawah dari akarnya untuk memberikan kesempatan itu," pungkas Pramono. (aag)