Sejarah Berdirinya Masjid Agung Sunda Kelapa, Sempat Ditentang Pemerintah Hingga Kebangkitan Umat Islam di Kawasan Elite Jakarta Pasca G30S PKI

Jakarta, tvOnenews.com - Sejarah panjang perjuangan pembangunan Masjid Agung Sunda Kelapa yang berlokasi di kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui, sejak dahulu Menteng merupakan kawasan elite dari zaman Belanda hingga kemerdekaan Indonesia.

Bahkan kala itu, Indonesia sudah merdeka namun kawasan Menteng masih steril dari pembangunan masjid.

Oleh karena itu, pada tahun 1950-an, ada inisiatif dari para warga yang tinggal di Menteng untuk membangun masjid sebagai rumah ibadah. Akan tetapi, upaya tersebut selalu kandas hingga periode 1960-an.

“Jadi, tahun 1950-an itu mau dibangun (masjid), tapi tidak boleh sama pejabat waktu itu, karena masih berada di zaman kolonial. Apalagi area Menteng kan kalau enggak pengusaha, ya penguasa,” kata Sekretaris Masjid Agung Sunda Kelapa, Muhammad Reno Fathur Rahmad, kepada tvOnenews.com, Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan literatur Menyalakan Pelita Membagi Cahaya Masjid Agung Sunda Kelapa, disebutkan pada pertengahan 1960-an umat Islam harus berurusan dengan kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang anti-Islam.

Setelah peristiwa yang dikenal sebagai G30S PKI itu berakhir, umat Islam bangkit dan seharusnya memanfaatkan momentum tersebut untuk merealisasikan pembangunan masjid di kawasan Menteng.

Akan tetapi, harapan itu pun masih menghadapi kendala. Imej Menteng sebagai kawasan yang memiliki taman pertama di Indonesia menjadi landasan kuat petinggi menolak memberikan izin.

Mereka menilai jika lanskap Menteng yang cantik akan tercederai apabila ada pembangunan masjid di taman. Sementara itu, taman merupakan satu-satunya peluang mendapykan lahan untuk pendirian masjid.

Salah satu penggagas pendirian masjid di kawasan Menteng adalah H.B.R. Motik dan tetangganya bernama Subhan. Mereka adalah warga muslim yang tinggal di sekitar Taman Sunda Kelapa sejak tahun 1951.

Mereka sempat menemui pejabat pemerintahan DKI Jakarta kalar itu untuk meminta izin pembangunan masif di sekitar Taman Sunda Kelapa. Akan tetapi ide tersebut mendapat respons yang kurang baik.

“Wat? Eeh moskee in Taman Sunda Kelapa? Neen, dat ontsiert de stad (apa? Masjid di Taman Sunda Kelapa? Tidak, itu merusak kota),” kata Motik menirukan pejabat tersebut berbicara dalam bahasa Belanda, dikutip dari literatur Perjalanan 50 Tahun Masjid Sunda Kelapa.

Harapan pun kembali muncul pasca peristiwa G30S PKI, ada bayangan mengalihfungsikan Gedung Adhuc Stat (sekarang Gedung Bappenas) menjadi masjid.

Hal ini dikarenakan, pada saat itu dalam suasana Ramadan, massa mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi menentang pemerintah dan menggelorakan anti-PKI bersama masyarakat akan menyelenggarakan tarawih di Wisma Ahmad Yani di Jalan Diponegoro No.1 atau di seberang Gedung Adhuc Stat.

Namun karena tempatnya tidak mampu menampung banyaknya jemaah, salat tarawih akhirnya dipindahkan ke Gedung Adhuc Stat.

Momentum terbaik mengalihfungsikan Gedung Adhuc Stat menjadi masjid ketika saat itu Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet secara masif.

Selain Kabinet Dwikora II yang dirombak menjadi Kabinet Dwikora III, pemerintahan DKI Jakarta pun dirombak dengan penunjukan Ali Sadikin sebagai gubernur baru oleh Soekarno.

Ali Sadikin pun dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966, menjadi tokoh pembaruan di DKI Jakarta.

Saat itu, Ali Sadikin membagi wilayah DKI Jakarta menjadi lima wilayah administrasi lewat Kepgub Jakarta Nomor 1b3/1/1/66 pada Agustus 1966. Di mana wilayah Menteng masuk ke dalam wilayah administrasi Jakarta Pusat.

Harapan untuk membangun masjid di kawasan Menteng pun kian bergejolak. Lewat komunikasi intens yang dilakukan akhirnya ada secercah harapan, Ali Sadikin meminta pembentukan Panitia Pendirian Masjid Raya di Menteng, dan Motik berperan sebagai Ketua Panitia kala itu.

Hingga memasuki tahun 1967, akhirnya upaya pembangunan masjid mendapat restu dari Ali Sadikin. Dia memberi izin tanah pemerintah digunakan sebagai pijakan rumah ibadah umat muslim.

“Jadi ini tanahnya pemerintah, tetapi dibangun pakai dana swadaya masyarakat. Akhirnya dapat dibangun, pada tahun 1968 peletakan batu pertama, kemudian tahun 1971 selesai dibangun,” kata Reno.

Lalu tercetus lah nama Masjid Agung Sunda Kelapa dengan SK Wali Kota Jakarta Pusat Eddy Djadjang karena hingga saat ini status tanah masih kepemilikan pemerintah.

Masjid ini diberi nama Sunda Kelapa karena sebelumnya ini merupakan Taman Sunda Kelapa.(agr/raa)