Wamendagri Sentil Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim: Efisiensi Jangan Sekadar Slogan

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah kembali diuji di daerah. Kali ini, sorotan tertuju pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusul polemik pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp8,5 miliar.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara tegas mengingatkan agar belanja fasilitas pejabat tidak berlebihan, apalagi di tengah upaya penghematan yang sedang dijalankan pemerintah pusat dan daerah.

Bima Arya menekankan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa oleh kepala daerah memang memiliki payung aturan yang jelas. Namun, menurutnya, kepatuhan pada regulasi saja tidak cukup. Ada asas kelayakan dan kepantasan yang harus menjadi pertimbangan utama, terutama saat publik diminta memahami dan mendukung kebijakan efisiensi anggaran.

“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya saat dimintai tanggapan, Kamis (26/2/2026).

Pernyataan tersebut merespons polemik pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur dengan nilai fantastis Rp8,5 miliar. Angka tersebut memicu perdebatan publik karena dinilai kontras dengan semangat penghematan belanja negara dan daerah yang belakangan kerap digaungkan. Bima Arya menegaskan, meski secara teknis pengadaan bisa saja sesuai aturan—mulai dari spesifikasi mesin hingga kapasitas kendaraan—tetap perlu diuji dari sisi urgensi dan kelayakan.

“Apakah pembelanjaan mobil dinas itu benar-benar sesuai kebutuhan, dan apakah sudah layak dilakukan di masa efisiensi seperti sekarang,” kata Bima Arya. Ia mengingatkan, kebijakan anggaran tidak hanya soal sah atau tidak sah secara administratif, tetapi juga soal sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan persepsi publik.

Lebih lanjut, Bima Arya mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud untuk meminta penjelasan. Dalam komunikasi tersebut, Rudy menyampaikan bahwa selama ini ia menjalankan tugas dinas di Kalimantan Timur menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi itu disebut sebagai salah satu alasan munculnya kebutuhan pengadaan mobil dinas.

“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Beliau menjelaskan bahwa selama ini menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” ungkap Bima Arya. Meski memahami adanya kebutuhan operasional, mantan Wali Kota Bogor itu kembali menekankan agar pengadaan fasilitas negara dilakukan secara wajar dan proporsional. “Kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” tegasnya.

Di sisi lain, Rudy Mas’ud juga angkat bicara menanggapi polemik yang berkembang. Ia menegaskan hingga saat ini belum menggunakan mobil dinas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk operasional di daerah. Menurutnya, aktivitas kedinasan di wilayah Kaltim masih ditopang kendaraan pribadi yang kondisinya pun disebut sudah tidak lagi prima.

“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026). Ia juga menanggapi perdebatan publik dengan nada santai, sembari mengingatkan agar polemik tidak berkembang menjadi perbincangan negatif. “Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibah,” ucapnya.

Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dipersoalkan publik sebenarnya sudah tersedia, namun ditempatkan di Jakarta. Mobil tersebut, kata dia, diperuntukkan bagi agenda kepala daerah yang bersifat nasional maupun internasional. Ia menilai, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat intensitas kunjungan pejabat negara, investor, hingga tamu mancanegara meningkat signifikan.

Dalam konteks itu, Rudy berpandangan bahwa fasilitas representatif menjadi bagian dari upaya menjaga citra dan kehormatan daerah. “Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ujarnya. Menurutnya, kepala daerah tidak sepatutnya menjalankan fungsi representatif dengan fasilitas yang dinilai “seadanya”.

Namun demikian, pernyataan tersebut justru mempertegas perbedaan sudut pandang antara pusat dan daerah. Jika Rudy menekankan aspek representasi dan marwah daerah, Bima Arya menggarisbawahi pentingnya kepekaan sosial dan konsistensi kebijakan. Di tengah tekanan efisiensi anggaran, setiap belanja negara—terlebih yang bernilai besar—akan selalu menjadi perhatian publik.

Polemik mobil dinas Rp8,5 miliar ini pun menjadi cermin tantangan tata kelola anggaran di era keterbukaan. Publik tidak hanya menuntut kepatuhan pada aturan, tetapi juga keteladanan dari para pejabat. Teguran Wamendagri menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin memastikan semangat efisiensi tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar tercermin dalam keputusan konkret, termasuk soal fasilitas pejabat daerah. (nsp)