LPG 3 Kg Dijual Bebas, DPR Bongkar Fakta 69% Subsidi Dinikmati Orang Mampu

Jakarta, tvOnenews.com - Penyaluran LPG 3 kilogram kembali menjadi sorotan tajam. DPR menilai praktik penjualan bebas LPG subsidi menjadi penyebab utama kebocoran anggaran negara, karena justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa skema subsidi LPG saat ini belum tepat sasaran. LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dalam praktiknya dapat dibeli oleh siapa saja tanpa pembatasan.

“Ketidaktepatan subsidi LPG karena LPG 3 kg yang menjadi barang subsidi diperdagangkan secara bebas. Semua orang, termasuk yang di desil atas tetap bisa membelinya,” ujar Said, Rabu (8 April 2026).

LPG 3 Kg Dijual Bebas Jadi Akar Masalah

Fenomena LPG 3 kg dijual bebas di pasaran dinilai menjadi biang kerok utama kebocoran subsidi energi. Tanpa sistem kontrol yang ketat, distribusi LPG subsidi sulit diawasi dan rentan disalahgunakan.

Padahal, tujuan awal subsidi LPG adalah membantu masyarakat miskin dan rentan agar tetap mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau. Namun realitanya, LPG 3 kg justru mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi atas.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dalam distribusi energi bersubsidi di Indonesia.

Data Ungkap 69% Subsidi Dinikmati Kelompok Mampu

Said memaparkan data yang menunjukkan ketimpangan serius dalam penyaluran subsidi LPG. Mayoritas subsidi justru dinikmati oleh rumah tangga menengah ke atas.

Rinciannya:

• Kelompok desil 6 hingga 10 (menengah ke atas): 69% subsidi

• Kelompok miskin dan rentan: 31% subsidi

Data tersebut mempertegas bahwa LPG 3 kg yang dijual bebas telah melenceng jauh dari sasaran awal kebijakan subsidi.

Menurut Said, tingginya serapan subsidi oleh kelompok mampu tidak terlepas dari tingkat konsumsi energi yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin.

“Hal ini terjadi karena mereka yang berada di desil atas memiliki konsumsi lebih banyak dibandingkan dengan desil terkecil,” jelasnya.

Beban Anggaran Negara Terus Membengkak

Kebocoran subsidi LPG bukan hanya soal ketidaktepatan sasaran, tetapi juga berdampak langsung pada beban anggaran negara. Tanpa pembenahan sistem, subsidi energi berpotensi terus membengkak dan tidak efisien.