Konflik Timur Tengah Mulai Hantam Biaya Haji, DPR Ingatkan Negara Tidak Bebankan Jamaah

"Ini bukti konkret bahwa negara hadir. Tanpa subsidi Nilai Manfaat, biaya haji bisa melonjak drastis. Maka tugas kita di Komisi VIII adalah memastikan BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya secara syariah dan prudent," katanya.

Saat ini, dana kelolaan BPKH mencapai sekitar Rp171 triliun dengan hasil investasi bersih Rp11,6 triliun pada 2024.

Namun, Sandi menilai ada ruang optimalisasi dengan mendorong peningkatan batas investasi saham syariah dari 30 persen menjadi 40 persen, tetap dengan prinsip kehati-hatian.

"Semakin besar hasil investasi, semakin kecil beban jamaah. Tapi ini harus bertahap dan diawasi ketat," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya cadangan likuiditas. Saat ini BPKH memiliki cadangan setara dua kali biaya haji tahunan, sekitar Rp40 triliun dalam bentuk deposito syariah.

"Cadangan ini harus diprioritaskan untuk mengantisipasi kenaikan mendadak harga avtur (yang mencapai 40% dari biaya operasional pesawat) dan biaya akomodasi di Arab Saudi akibat lonjakan permintaan," tegasnya.

Di tengah ancaman global, Sandi mengingatkan bahwa pemerintah justru berhasil menurunkan BPIH 2026 sekitar Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya, berkat efisiensi biaya hotel dan akomodasi.

"Artinya, jika kita serius melakukan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang profesional, kenaikan akibat perang global bisa diredam. Jangan sampai wacana perang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menaikkan biaya haji secara sepihak," ingatnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah dengan jumlah jamaah tinggi, Sandi memastikan akan terus mengawal kebijakan ini.

"Saya ingin jamaah haji asal Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, hingga Kotabaru tidak pusing memikirkan biaya tambahan akibat perang di negeri orang. Negara harus menjadi pelindung. Dengan optimalisasi Nilai Manfaat dan cadangan likuiditas yang kuat, saya optimis biaya haji tetap terkendali," tandasnya. (rpi/muu)