22 Tahun Penantian, DPR RI Akhirnya Sahkan UU PPRT di Momen Hari Kartini

Jakarta, tvOnenews.com – Setelah perjuangan panjang selama lebih dari dua dekade, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada Selasa (21/4/2026). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan momentum Hari Kartini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026). Rapat DPR dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Rapat Paripurna turut dihadiri oleh 314 orang anggota dari 578 orang anggota DPR dari seluruh fraksi di DPR. Pengesahan diawali dengan laporan pembahasan RUU PPRT oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Baleg DPR Bob Hasan. Momen ini menjadi tonggak penting pengakuan negara terhadap hak pekerja rumah tangga (PRT) yang selama ini diperjuangkan. Ketua DPR RI Puan Maharani langsung mengetok palu persetujuan di forum paripurna. “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan para fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Apakah seluruh anggota DPR menyetujui RUU PPRT menjadi UU? Mulai hari ini RUU sah menjadi UU,” ujar Puan di hadapan peserta rapat. Dari pihak pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pengesahan UU ini membawa konsekuensi besar bagi negara dalam hal perlindungan pekerja rumah tangga. "Memberikan perlindungan pada PRT juga pada para pemberi kerja berdasarkan hukum di Indonesia. Presiden menyatakan setuju RUU ini menjadi UU," kata Supratman. Sehari sebelumnya, pembahasan tingkat I dilakukan secara maraton oleh Panitia Kerja (Panja) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu berlangsung hingga malam hari dan melibatkan delapan fraksi serta perwakilan pemerintah. Ketua Panja RUU PPRT Bob Hasan mengungkapkan pembahasan mencakup 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah. UU PPRT yang disahkan ini memuat 12 bab dan 37 pasal dengan sejumlah substansi utama yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Beberapa poin penting di antaranya pengakuan PRT sebagai pekerja yang berhak atas kepastian hukum, skema perekrutan langsung maupun tidak langsung hingga hak atas jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja rumah tangga juga dijamin mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi baik dari pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan penempatan. (rpi/nsi)

22 Tahun Penantian, DPR RI Akhirnya Sahkan UU PPRT di Momen Hari Kartini

Berita Terkait

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

Pesan Edhie Baskoro Yudhoyono ke Generasi Muda: Miliki Karya dan Bermanfaat Buat Bangsa

Gedung Nusantara III Parlemen: Dasco Tegaskan Bukan Menyatukan Kewenangan Tapi Menyatukan Arah Fiskal Moneter

Ombudsman Diminta Lapor ke Presiden usai Lakukan Sidak dan Menemukan Fasilitas Mewah dalam Lapas Cibinong

Topik Terkait

Dpr

Ruu Pprt

Undang Undang

Hari Kartini

Saksikan Juga

Bongkar Fasilitas Mewah Narapidana Lapas Cibinong

14 Jenazah KM Virgo 8 di Hari ke 12 kembali Ditemukan

Politikus Senior Bachtiar Chamsyah Meninggal Dunia

Sufmi Dasco Minta Dalami Temuan Klaster Mewah di Lapas Kelas II A Cibinong

Tim SAR kembali Mencari Korban Hilang Banjir Bandang Solok

Ombudsman Mendapat Penolakan saat Sidak Lapas Kelas II A Cibinong

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo Subianto

Prabowo

Korupsi