Konflik Maluku–Malut Meningkat Dinilai Meningkat, DPR Desak Operasi Wilayah TNI Dihidupkan Lagi

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi I DPR RI mendesak pemerintah segera menghidupkan kembali dukungan anggaran operasional wilayah di Maluku dan Maluku Utara.

Desakan ini muncul setelah program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara dihentikan sejak Januari 2026 dan dinilai berdampak langsung pada meningkatnya konflik sosial.

Dalam kunjungan kerja ke Kodam XV/Pattimura di Ambon, Kamis (23/4/2026), DPR menerima paparan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 20 pos operasi yang aktif menjaga stabilitas wilayah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan, penghentian operasi tersebut berdampak nyata di lapangan.

Menurutnya, program tersebut selama ini menjadi instrumen penting untuk meredam konflik horizontal di tengah masyarakat kepulauan.

“Jadi tadi dijelaskan bahwa pentingnya satuan tugas tersebut untuk segera diaktifkan kembali, kenapa? Karena selama mereka beroperasional berdampak langsung untuk menghentikan berbagai macam potensi-potensi yang konflik yang terjadi. Setelah mereka berhenti beroperasi, konflik kembali itu muncul,” ujar Dave.

Politisi Partai Golkar itu mendorong agar satgas tidak hanya diaktifkan kembali, tetapi juga diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia.

“Jadi mungkin bahwa satgas itu perlu diadakan kembali, perlu dihidupkan bahkan perlu diperkuat untuk memastikan keamanan dan persatuan-persatuan bangsa tetap terjaga,” lanjutnya.

Senada dengan Dave, anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai penghentian program tersebut sebagai persoalan serius, terutama karena tingginya potensi pertikaian antardesa di Maluku dan Maluku Utara.

“Tentunya yang paling utama sekali adalah ketika ada moratorium ataupun penghentian dari program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara. Tentunya yang di sini spesifik adalah berkaitan dengan adanya ‘PAD’ pertikaian antardesa yang sangat rawan sekali di wilayah Maluku dan juga Maluku Utara,” kata Desy.

Ia menekankan pentingnya peran prajurit TNI, khususnya Babinsa, sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah konflik di tingkat akar rumput, sekaligus mengantisipasi potensi munculnya kembali ideologi separatis.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama menyoroti dampak langsung dari penghentian anggaran operasional terhadap kemampuan satuan di lapangan.

“Terbukti di selama 2026 aja udah 30 konflik, tadi kita catat di dua provinsi. Jadi kita harapkan bisa dikembalikan anggaran tersebut dan penyelenggaraan lainnya yang untuk mendukung operasional lagi-lagi di lapangan,” tegas Yudha.

Data yang dipaparkan Pangdam menunjukkan sepanjang 2026 telah terjadi sekitar 22 konflik sosial di Maluku dan 8 konflik di Maluku Utara.

Salah satu yang menonjol adalah bentrokan antarwarga di Halmahera Tengah pada awal April lalu yang menyebabkan puluhan rumah terbakar.

Komisi I DPR RI menilai lonjakan konflik ini menjadi sinyal serius.

Evaluasi kebijakan penghentian operasi wilayah dinilai mendesak, bersamaan dengan penguatan kembali dukungan anggaran dan kehadiran aparat di lapangan demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur Indonesia.(rpi/raa)