DPR Usul Parliamentary Threshold Dinaikkan, Kursi Daerah Bisa Hangus Jika Tak Lolos di Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold perlu dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Politisi Partai NasDem ini juga mengusulkan agar ketentuan tersebut diberlakukan hingga ke tingkat daerah. “Parliamentary Threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari presentase sekarang,” ujar RIfqinizamy sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Minggu (26/4/2026). Ia menjelaskan, usulan tersebut mencakup kenaikan dari angka 4 persen menjadi level yang dinilai lebih moderat untuk memperkuat sistem kepartaian. “Kami mengusulkan naik dari 4 persen menjadi di atas 5 persen, di kisaran 5,5 persen, 6 persen sampai dengan 7 persen,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy KarsayudaSumber : Istimewa Menurut Rifqi, sapaan Rifqinizamy, ambang batas parlemen berperan penting dalam mendorong pelembagaan partai politik, yang tercermin dari solidnya struktur organisasi dan besarnya dukungan suara dalam pemilu. “Dengan parliamentary threshold, maka akan terjadi pelembagaan atau institutionalisasi partai politik,” ucapnya. Lebih jauh, ia mengusulkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga diterapkan hingga provinsi serta kabupaten/kota demi menjaga konsistensi sistem politik. “Kami mengusulkan parliamentary threshold itu berlaku bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota,” tegasnya. Ia memaparkan sejumlah opsi penerapan, mulai dari skema berjenjang hingga skema tunggal yang berdampak langsung pada kursi di daerah. Dalam skema berjenjang, ambang batas dapat berbeda di setiap level pemerintahan. “Misalnya (parliamentary threshold) 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan 4 persen untuk kabupaten/kota,” jelas Rifqi. Selain itu, ia juga mengajukan skema standar tunggal yang mengaitkan ambang batas nasional dengan keberlakuan kursi di daerah. “Jika tidak memenuhi parliamentary threshold nasional, maka secara otomatis kursinya di provinsi, kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku atau hangus,” ujarnya. Rifqi menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dengan dukungan partai politik yang kuat serta mampu menjalankan fungsi checks and balances. “Ini penting untuk membangun government effectiveness di mana partai politik bisa menjalankan peran sebagai pemerintah maupun nonpemerintah,” pungkasnya. (rpi)

DPR Usul Parliamentary Threshold Dinaikkan, Kursi Daerah Bisa Hangus Jika Tak Lolos di Pusat

Berita Terkait

Buntut Kasus Daycare Little Aresha, DPR Desak Pemerintah Audit ke Seluruh Daycare di Indonesia

Demi Perkuat Ketahanan Energi, Komisi XII DPR RI Dorong Transaksi Batu Bara DMO Gunakan Rupiah

DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Daycare Little Aresha Yogyakarta

Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Buat DPR Geram, Sahroni: Ini Benar-benar Kebiadaban

Topik Terkait

Ambang Batas Parlemen

Parliamentary Threshold

Dpr

Saksikan Juga

Kisah Penjual Nasi di Semarang, Sisihkan Rp 20.000 Sehari demi Berangkat Haji

Layanan Fast Track Percepat Kedatangan Jemaah Haji

Kampanye Anti Kekerasan Seksual di Hari Kartini

Hore Naik Transjakarta Hari Ini Hanya Bayar 1 Rupiah

Berjibaku Padamkan Kebakaran Tumpukan Sampah di Kelapa Gading

Majelis Hakim Vonis Ammar Zoni 7 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

Viral

Kpk

Jakarta

Prabowo Subianto

Dedi Mulyadi

Kdm