Pj. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yuri Kemal Fadlullah turut menanggapi usulan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5 persen yang mengemuka dari partai-partai koalisi pemerintah di DPR.
Sejumlah tokoh menyoroti serius soal wacana kenaikan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) yang kini mulai ramai di kalangan partai parlemen.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda usul ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold perlu ditingkatkan demi menjaga konsistensi sistem politik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku bahwa tak setuju jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dihapus menjadi 0 persen.
Wakil Ketua DPR tanggapi pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan soal kemungkinan MK hapus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
PPP terus diajak kerja sama oleh PDI Perjuangan (PDIP) sebagai rekan koalisi yang terus mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid turut mengomentari soal putusan MK terkait ambang batas parlemen. Menurutnya, MK juga harus evaluasi Presidential Threshold.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin tanggapi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen empat persen suara sah nasional.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.