Pelaku Dapur Bongkar Masalah Program MBG, Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola dan Rantai Pasok

Ia menegaskan bahwa program ini tidak bisa berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama mereka yang terlibat langsung di lapangan.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat,” kata Zulhas.

Menurutnya, APPMBGI merupakan mitra strategis yang memiliki pengalaman praktis dan dapat memberikan masukan profesional bagi pemerintah.

Pemerintah Siap Tindak Lanjuti Evaluasi

Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas program.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian guna memastikan perbaikan berjalan menyeluruh.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG.

Dorong Sinergi, Bukan Jalan Sendiri

Di sisi lain, APPMBGI menegaskan komitmennya untuk tidak berjalan sendiri dalam mengawal program ini. Organisasi tersebut ingin terlibat aktif dalam proses perbaikan bersama pemerintah.

“APPMBGI hadir bukan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk bersinergi. Kontribusi kami akan paling bermakna apabila selaras dengan arah kebijakan pemerintah,” ujar Abdul Rivai.

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memastikan program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Komunikasi dan Evaluasi Jadi Kunci

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Selain itu, peluang kerja sama juga akan diperluas, termasuk dalam evaluasi teknis program di lapangan.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam memperbaiki berbagai kendala yang selama ini muncul, sekaligus meningkatkan kualitas implementasi program MBG di seluruh Indonesia.

Sorotan dari pelaku dapur ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan koordinasi di lapangan. (rpi/nsp)