1.000 Ojol Siap Kepung Monas saat May Day 2026, Desak Prabowo Atur Bagi Hasil Maksimal 10 Persen

“Ini bukan perjuangan instan. Kami sudah mengawal isu ini selama bertahun-tahun dengan berbagai pengorbanan,” kata Igun.

Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kebijakan yang benar-benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi pengemudi ojol.

May Day Jadi Momentum Tekanan ke Pemerintah

Aksi di Monas diproyeksikan menjadi salah satu titik penting dalam peringatan May Day 2026. Selain menyuarakan isu ketenagakerjaan secara umum, kelompok ojol ingin memastikan bahwa aspirasi mereka mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Garda Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat merespons tuntutan tersebut, bahkan jika memungkinkan, memberikan kepastian kebijakan dalam waktu dekat.

Tekanan ini juga mencerminkan meningkatnya urgensi regulasi di sektor ekonomi digital, khususnya yang melibatkan pekerja berbasis aplikasi.

Harapan Regulasi yang Lebih Adil

Para pengemudi ojol menilai bahwa kehadiran Perpres akan menjadi solusi konkret dalam mengakhiri ketidakpastian yang selama ini terjadi. Regulasi di tingkat presiden dianggap mampu memberikan kekuatan hukum yang lebih tegas dibanding aturan sebelumnya.

Selain itu, aturan yang jelas diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih sehat antara aplikator dan mitra pengemudi.

Dengan jumlah pengemudi ojol yang terus bertambah di Indonesia, isu kesejahteraan dan perlindungan kerja menjadi semakin krusial untuk ditangani secara serius.

Aksi di Monas pun menjadi simbol bahwa para pengemudi tidak hanya menuntut, tetapi juga ingin dilibatkan dalam pembentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. (saa/nsp)