18 Siswa di Garut Trauma Rambut Dipotong, Tuntut Guru Dipindahkan ke Sekolah Lain, Dedi Mulyadi Ambil Sikap Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus 18 siswi di Garut yang rambutnya dipotong guru BK mendapat perhatian langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu membuat 18 siswi tersebut ke salon untuk merapikan rambut mereka. 

Peristiwa itu menuai sorotan karena 18 siswi disebut mengalami tekanan psikologis usai rambut mereka dipotong oleh guru bimbingan konseling (BK). Bahkan, beberapa pelajar yang mengenakan kerudung juga diminta membuka hijab saat razia berlangsung.

Dedi Mulyadi mengatakan dirinya sudah bertemu dengan para siswi bersama orang tua masing-masing. Ia memastikan seluruh korban telah dibawa ke salon untuk memperbaiki potongan rambut mereka.

“Anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon. Kemarin sudah saya kirim, jumlahnya 18 orang, sudah selesai,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (7/5/2026).

Meski demikian, Dedi Mulyadi belum menyebut langkah yang akan diambil terhadap guru yang diduga terlibat dalam tindakan tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu penjelasan lengkap dari pihak sekolah. 

“Nanti ada tayangannya sore ini di YouTube saya agar bisa dilihat jelas apa yang dilakukan,” katanya.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum para siswi, Asep Muhidin, kejadian bermula setelah kegiatan olahraga selesai. Saat para siswa kembali ke kelas, seorang guru masuk sambil membawa gunting lalu memotong rambut sejumlah siswi yang dianggap melanggar aturan.

Menurut Asep, tindakan itu dipicu laporan mengenai warna rambut siswa. Namun ia mempertanyakan alasan sekolah tidak melibatkan orang tua sebelum mengambil tindakan.

"Alasannya ada laporan masyarakat soal warna rambut, tapi kami pertanyakan dasar laporannya. Kenapa tidak melibatkan orang tua, itu lebih etis," ujarnya.

Ia menilai langkah tersebut tidak mempertimbangkan dampak mental terhadap anak-anak. Terlebih, sebagian siswi selama ini menutupi rambut mereka menggunakan kerudung di lingkungan sekolah.

Proses mediasi antara pihak sekolah dan wali murid di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Garut juga belum mencapai kesepakatan. Meski sekolah telah menyampaikan permintaan maaf, beberapa orang tua masih keberatan untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

"Tadi (ada pertemuan) di Cadin XI Garut tapi belum ada hasil mediasi, sebagai orangtua juga diajak ke sekolah diminta tandatangan penerimaan permohonan maaf," ucap Asep.