DPR Soroti Fenomena Homeless Media, Pemerintah Diingatkan Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan

Pemerintah Diminta Tetap Jaga Akuntabilitas

Karena itu, Amelia memandang langkah pemerintah yang mencoba merangkul homeless media sebagai bagian dari new media masih bisa dipahami.

Menurutnya, edukasi dan dorongan profesionalisme terhadap homeless media justru dapat menjadi langkah positif di tengah perubahan ekosistem informasi digital.

“Maka ketika pemerintah mencoba merangkul, mengedukasi, dan mendorong transformasi mereka menjadi lebih profesional sebagai bagian dari new media, tentu itu bisa diapresiasi,” katanya.

Namun, ia menekankan proses tersebut tetap harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di ruang publik digital.

Amelia mengingatkan pemerintah agar tidak menciptakan standar ganda maupun konflik kepentingan saat bekerja sama dengan homeless media.

“Tetapi pada saat yang sama tetap harus diawasi agar tidak justru menciptakan standar ganda, konflik kepentingan, atau ruang penyebaran informasi yang lepas dari akuntabilitas publik,” sambungnya.

Regulasi Media Dinilai Mulai Tertinggal

Amelia juga menilai regulasi media dan ruang digital saat ini mulai tertinggal dibanding perkembangan teknologi dan pola distribusi informasi masyarakat.

Menurutnya, banyak aturan media masih disusun berdasarkan ekosistem media konvensional, sementara pola komunikasi publik kini telah berubah sangat cepat.

“Ekosistem medianya sudah berubah sangat cepat, sementara banyak aturan masih disusun pada era media konvensional. Karena itu DPR mencoba catch up agar regulasi kita tetap relevan dan tidak ada pihak yang merasa above the law hanya karena berada di platform digital,” jelas Amelia.

Meski demikian, ia mengingatkan pembaruan regulasi tidak boleh berubah menjadi aturan yang berlebihan dan justru membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.

Amelia menegaskan keseimbangan tetap harus dijaga agar ruang digital tetap sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab tanpa mematikan partisipasi publik maupun inovasi media baru.

“Jadi keseimbangannya memang penting: ruang digital tetap sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab, tetapi tidak mematikan partisipasi publik maupun inovasi media baru,” tandasnya. (rpi/nsp)