Disebut Lawan Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, Bupati Rudy: Warga Hanya Ingin Ditemui Bupati

Jakarta, tvOnenews.com - Isu Bupati Bogor, Rudy Susmanto melawan kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mencuat usai kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di Parungpanjang.

Isu ini bermula dari adanya orasi Rudy Susmanto saat menemui pendemo di kantornya yang meminta dibukanya kembali aktivitas tambang pada Senin (4/5/2026).

"Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin," kata Rudy saat berorasi di hadapan massa pendemo.

Lantas Rudy buru-buru mengklarifikasi orasinya yang disebut telah melawan kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Rudy mengaku orasinya tersebut tak ditujukan untuk melawan kebijakan berupa penutupan tambang sementara oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM).

“Intinya tidak ada niat sedikit pun untuk melawan gubernur atau siapa pun. Saat itu warga hanya ingin ditemui oleh bupati. Karena itu saya tidak ingin masyarakat saya berbenturan dengan pihak lain. Kondusivitas penting untuk kita jaga bersama,” kata Rudy.

Rudy mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sepakat akan kebijakan Pemprov Jabar berupa penertiban aktivitas tambang ilegal.

Tak hanya itu, Rudy turut meminta seluruh pelaku usaha tambang ikut menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan dampak sosial di sekitar wilayah operasional.

“Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk para pelaku tambang, untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam,” ujarnya.

Selain itu, Rudy mengaku Pemkab Bogor sedang mempercepat pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

Hal itu dilakukan guna merespons persoalan lalu lintas angkutan tambang yang kerap memicu konflik pengguna jalan.

“Keselamatan masyarakat akibat aktivitas lalu lintas juga menjadi prioritas kami. Karena itu, Pemkab Bogor menyiapkan jalur khusus untuk angkutan barang dan tambang,” jelasnya.

Rudy mengakui polemik tambang memerlukan solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, mengingat ribuan warga Kabupaten Bogor menggantungkan mata pencaharian dari sektor tersebut.

Meski demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti seluruh kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karena itu, kami sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan yang ditetapkan Pemprov Jawa Barat,” kata Rudy.

Diketahui, Dedi Mulyadi secara tegas menolak membuka kembali aktivitas tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor tersebut.

Dedi Mulyadi mengaku jika penutupan operasional tambang tersebut ditujukan untuk memberi kenyamanan bagi warga Kabupaten Bogor.

Pasalnya, kata Dedi Mulyadi, aktivitas truk tambang di jalan umum telah menyebabkan banyak kecelakaan hingga jatuhnya korban jiwa dari warga setempat.

"Kalau tambang dibuka sekarang, jalannya mau lewat mana? Pasti lewat Parungpanjang lagi. Nanti masyarakat di sana demo lagi. Saya harus mengambil jalan tengah. Fokus kita adalah memastikan anak sekolah, pekerja kantor, dan pedagang di sana bisa berpergian dengan nyaman," kata Dedi Mulyadi.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengakui jika Pemkab Bogor telah berulang kali memintanya untuk melakukan pertemuan dengan pengusaha tambang.

Namun, Dedi Mulyadi mengaku belum memenuhi permintaan tersebut dalam upaya menghindari konflik kepentingan.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekedar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," jelas KDM.(raa)