KPK Soal Program Sekolah Rakyat: Diharapkan Tidak Penyelewengan dan Penyimpangan

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak ada penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan Sekolah Rakyat.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan, bahwa KPK mengapresiasi langkah Kementerian Sosial yang melakukan konsultasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Ia juga mendukung program strategis dari pemerintah itu, namun ia mengingatkan untuk tidak bermain-main dalam program tersebut.

"Kami dukung program-program baik ini, namun dalam pelaksanaannya, diharapkan tidak ada suatu penyelewengan tidak ada suatu penyimpangan," kaya dia dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Ibnu mengungkapkan, bahwa KPK telah memberikan masukan celah-celah mana saja yang berpotensi menjadi ladang korupsi. Sehingga Kemensos dapat mendeteksi sejak dini.

"Sudah disampaikan hal-hal, risiko-risiko dimana bisa terjadinya korupsi. Sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," ungkapnya.

Sebelumnya, Kemensos melakukan audiensi dengan KPK di gedung Merah Putih, Jumat (8/5/2026).

Pertemuan itu, untuk meminta masukan ke KPK dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sekolah Rakyat.

"Program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi," ucap Gus Ipul di Gedung KPK, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul mengaku dalam pertemuannya itu mendapatkan sejumlah masukan-masukan dari KPK yang harus menjadi koreksi untuk ke depannya.

"Kami banyak mendapat masukan, catatan dan hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Ia juga menuturkan, bahwa saat ini Kemensos masih menunggu hasil evaluasi dari KPK untuk dijadikan pedoman perbaikan kinerja.

"Kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan KPK," tandasnya.(aha/raa)