DPR Warning BPS soal Sensus Ekonomi 2026: Data Harus Valid Sesuai Fakta

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati memberi peringatan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Esti menegaskan data sensus tidak boleh dimanipulasi hanya demi membuat kondisi ekonomi terlihat baik di atas kertas.

“Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta, jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya,” kata Esti usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai data yang tidak sesuai fakta justru berbahaya karena bisa membuat kebijakan pemerintah meleset dari kondisi riil masyarakat.

“Kalau BPS sampai kemudian hanya menyatakan biar nampak baik-baik saja, ini bahaya,” tegasnya.

Menurut Esti, data sensus menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan antara pemerintah dan DPR. Karena itu, validitas data mutlak harus dijaga.

“Kebijakan yang nanti akan kita buat bersama antara pemerintah dan DPR, tentu itu akan menjadi blunder, tidak tepat sesuai fakta,” ujarnya.

Selain menyoroti integritas data, Esti juga meminta BPS membangun kesadaran masyarakat agar jujur saat menjadi responden sensus ekonomi.

Ia menilai masih ada kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa data usaha maupun penghasilan akan berdampak pada besaran pajak.

“Mereka diminta memberikan data yang benar. Tidak perlu kemudian ragu bahwa data itu akan berkaitan nanti pajaknya besar dan yang lain sebagainya,” katanya.

Menurut dia, data sensus justru penting untuk memotret kondisi ekonomi nasional, termasuk perkembangan UMKM di berbagai daerah.

Tak hanya itu, Esti juga mengkritik pola pendekatan petugas lapangan dalam pengumpulan data.

Ia meminta tenaga sensus dibekali kemampuan komunikasi yang baik agar masyarakat tidak merasa takut atau curiga.

“Hal sederhana, untuk bisa kulo nuwun, menyapa itu bagaimana?” ujarnya.

Ia mengingatkan petugas jangan datang dengan pendekatan kaku yang justru membuat warga enggan memberikan data.

“Tapi kalau kita nyuwun sewu bu kita mau cari data, termasuk persyaratan untuk menunjukkan surat tugas, menunjukkan identitas resmi dan jangan ditakuti-takuti,” kata Esti.