Pemprov DKI Tegaskan Tidak Beri Toleransi ke Parkir Liar, Janji Siapkan Kantong Parkir Legal

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap aktivitas parkir liar di ibu kota.

Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemprov DKI mendukung langkah DPRD DKI yang menyegel parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

“Jadi kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Pansus DPRD dan kalau teman-teman lihat kan Dishub, Satpol PP, juga ikut turun ke lapangan,” kata Yustinus, dikutip Kamis (14/5).

“Prinsipnya, Pemprov tentu tidak menolerir apapun terkait aktivitas parkir ilegal. Jadi kita ingin melakukan penertiban,” tambahnya.

Yustinus menuturkan, persoalan parkir liar tersebut sedang dalam pendalaman oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Karena ini kan ada kaitan dengan aspek perizinan dan aspek pemungutan pajak parkirnya. Nah kami sedang cek internal,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pengelolaan parkir legal diketahui dibagi menjadi dua. Pertama, parkir yang diurus oleh pihak swasta. Untuk parkir yang dikelola pihak swasta, mereka memungut pajak parkir untuk kemudian disetorkan kepada Bapenda.

“Ada juga parkir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan terutama yang on-street, lalu itu dikerjasamakan dengan pihak-pihak lain,” jelas Yustinus.

“Maka ini nanti kita dalami dulu bagaimana skemanya, aspek perizinan dan kepatuhan pembayaran pajak parkirnya,” tambahnya.

Di sisi lain, Yustinus memastikan bahwa Pemprov DKI akan menyiapkan kantong-kantong parkir hingga digitalisasi parkir untuk mengatasi persoalan parkir liar tersebut.

“Jadi kita ingin melakukan penertiban, tapi di sisi lain juga memberikan jalan keluar bagaimana kantong-kantong parkir bisa disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi dan sebagainya,” pungkasnya. (saa/dpi)