DPR Minta Pemerintah Beri Kebijakan Afirmatif untuk Guru Honorer di Seleksi PPPK

Ia juga mendorong penerapan skema PPPK Paruh Waktu sebagai solusi transisi agar para guru tetap memiliki kepastian status hukum dan tidak dianggap ilegal setelah tenggat penataan tenaga honorer berakhir.

Selain itu, Habib meminta pemerintah pusat memberikan kepastian dukungan anggaran kepada pemerintah daerah untuk pembayaran gaji guru PPPK.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan moratorium sanksi administratif bagi sekolah atau instansi pendidikan yang masih mempekerjakan guru non-ASN selama kebutuhan guru nasional belum terpenuhi.

“Mengabaikan eksistensi guru honorer atas nama kepatuhan regulasi adalah sebuah kegagalan nalar hukum. Kita tidak boleh membiarkan para pahlawan pendidikan ini menjadi korban dari transisi birokrasi,” pungkasnya. (aag)