3.000 Dapur MBG Ditutup, Prabowo Minta DPR hingga Bupati Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto secara terbuka mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak persoalan di lapangan.

Hal ini dia sampaikan di dalam rapat paripurna DPR terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menyebut pemerintah bahkan telah menutup ribuan dapur MBG karena dinilai tidak memenuhi standar pelaksanaan program.

“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” kata Prabowo.

Pengakuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program unggulan nasional yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala implementasi, Prabowo memastikan program MBG tetap berjalan dan terus diperluas.

Menurut Prabowo, hingga saat ini program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap hari, termasuk kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

“MBG sekarang dinikmati 62,4 juta tiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, ibu menyusui, dan ibu hamil,” lugasnya.

Tak hanya menyasar anak sekolah, pemerintah juga mulai memperluas cakupan bantuan pangan kepada kelompok lansia terlantar yang hidup tanpa pendamping keluarga.

“Kita juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, sebatang kara dan butuh MBG,” ungkap Prabowo.

Presiden menegaskan program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial biasa, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang mewajibkan negara hadir melindungi kelompok miskin dan rentan.

“Karena itu perintah Pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa kaum miskin diurus negara,” katanya.

Di tengah besarnya skala program dan potensi persoalan di lapangan, Prabowo meminta seluruh pejabat daerah hingga anggota DPR ikut mengawasi langsung operasional dapur MBG. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin ada pengelolaan asal-asalan dalam program strategis nasional tersebut.

“Saya minta pejabat dan saya perintahkan DPR, bupati, periksa semua dapur. Kalau tidak ada yang sesuai, laporkan segera dan kita tindak,” tutur dia.

Prabowo menekankan pemerintah akan bertindak keras terhadap pelaksanaan program yang tidak sesuai standar. Menurutnya, MBG harus benar-benar menjadi instrumen negara untuk membantu masyarakat, bukan sekadar proyek administratif tanpa pengawasan.

“Kita tidak akan mengizinkan masalah penting ini diurus tidak benar,” tandas Prabowo.(agr/raa)