Perdana, Presiden Prabowo Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato terkait kerangka Ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI dengan fokus pada kemandirian ekonomi nasional, penguatan peran negara, dan kritik terhadap kebocoran kekayaan Indonesia selama puluhan tahun.

Prabowo membuka pidato dengan menyoroti situasi global yang penuh ketidakpastian akibat perang, tensi geopolitik, dan tekanan ekonomi dunia. 

Menurutnya, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Dalam paparan ekonomi makro, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen menuju target 8 persen pada 2029. 

Defisit APBN dijaga di rentang 1,8 hingga 2,4 persen PDB, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Prabowo kemudian banyak menyoroti filosofi ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Ia menilai para pendiri bangsa sejak awal telah mengingatkan bahaya jika kekayaan alam Indonesia dikuasai pihak asing atau elite tertentu. 

Ia mengkritik mental inferior bangsa yang terlalu mengagumi negara maju tanpa melihat sejarah kolonialisme dan eksploitasi sumber daya Indonesia.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia sebenarnya memiliki modal besar berupa posisi strategis, bonus demografi, pasar domestik kuat, serta kekayaan komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan logam tanah jarang. 

Namun ia mempertanyakan mengapa penerimaan negara Indonesia masih rendah dibanding negara berkembang lain seperti India, Philippines, dan Cambodia.

Prabowo juga mengungkap kekhawatirannya terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi yang tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat. Ia menyoroti kelas menengah yang menurun dan angka kemiskinan yang justru meningkat meski ekonomi tumbuh sekitar 5 persen selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional.

Selain itu, Prabowo menuding terjadi kebocoran kekayaan negara melalui praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas ekspor selama puluhan tahun. 

Ia menyebut ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia mengalir keluar negeri akibat manipulasi perdagangan dan lemahnya pengawasan negara. 

Karena itu, ia menegaskan pemerintah akan memperbaiki tata kelola sektor ekspor, bea cukai, dan penentuan harga komoditas strategis agar tidak lagi sepenuhnya ditentukan pasar luar negeri.

Di sektor kesejahteraan rakyat, Prabowo menegaskan pemerintah akan memperkuat desa nelayan, membangun fasilitas cold storage, SPBU khusus nelayan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat UMKM, serta memperluas jaminan sosial. 

Ia menekankan cita-cita pemerintah adalah menghadirkan negara yang mampu menjamin kehidupan layak bagi rakyat, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan.

Pidato Prabowo secara keseluruhan menonjolkan tema nasionalisme ekonomi, kritik terhadap ketergantungan pada sistem global, serta dorongan agar Indonesia lebih berani mengendalikan sumber daya dan pasar domestiknya sendiri.