Transisi Energi Nasional Mulai Dipacu, Pemerintah Didorong Fokus Eksekusi Proyek Strategis

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto mulai mempercepat realisasi transisi energi nasional sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada energi dan penguatan ketahanan energi Indonesia. Berbagai proyek strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) kini mulai dipacu agar segera masuk tahap eksekusi nyata.

Langkah percepatan transisi energi nasional tersebut terlihat dari dorongan pemerintah terhadap sejumlah proyek besar, mulai dari program dedieselisasi di wilayah Indonesia Timur, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur energi, pemerintah juga mulai memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar realisasi investasi sektor energi tidak lagi terhambat persoalan birokrasi dan lambannya pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari strategi percepatan tersebut, Presiden Prabowo membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi yang dipimpin Menteri ESDM serta Satgas Percepatan Investasi yang diketuai Menteri Keuangan. Pembentukan dua satuan tugas ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat realisasi proyek energi nasional yang selama ini berjalan lambat.

Dorongan percepatan transisi energi nasional juga muncul di tengah besarnya potensi energi baru dan terbarukan Indonesia yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah kini didorong untuk tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi memastikan seluruh proyek strategis benar-benar terealisasi di lapangan.

Transisi Energi Dinilai Lama Terhambat

Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, menilai percepatan transisi energi nasional selama hampir satu dekade terakhir mengalami stagnasi akibat lemahnya koordinasi antar lembaga dan tata kelola yang terlalu birokratis.

Menurut Ridwan, hambatan terbesar selama ini bukan pada minimnya minat investasi, melainkan lambatnya proses eksekusi proyek di lapangan.

“Program percepatan transisi energi selama ini berjalan lambat karena miskomunikasi antar lembaga, ego sektoral, serta kultur manajemen perusahaan negara yang masih terlalu feodal dan tidak adaptif terhadap percepatan investasi,” kata Ridwan kepada wartawan, Rabu (21/5/2026).

Ia menyebut investor domestik maupun internasional sebenarnya memiliki ketertarikan besar terhadap proyek energi nasional, khususnya sektor EBT.

Namun dalam praktiknya, masih banyak hambatan non-teknis yang membuat investasi sulit bergerak cepat.

“PLN jangan omon-omon saja, pacu kerja nyata. Faktanya hingga hari ini target akselerasi bauran energi nasional masih belum tercapai,” ujarnya.

PLTS Terapung Saguling Jadi Sorotan

Ridwan turut mengapresiasi langkah Ketua Satgas Percepatan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas hambatan proyek energi terbarukan di kawasan Waduk Saguling, Jawa Barat.

Pertemuan yang digelar pada 7 Mei 2026 itu melibatkan:

• PLN

• Kementerian Kehutanan

• Pemerintah Provinsi Jawa Barat

• Pengembang swasta

Kawasan Waduk Saguling sendiri direncanakan menjadi salah satu pusat pengembangan energi terbarukan strategis nasional.

Salah satu proyek utama yang tengah dipersiapkan adalah PLTS Terapung Saguling berkapasitas 92 MWp yang ditargetkan mulai beroperasi pada November 2026.

Selain PLTS terapung, kawasan tersebut juga akan dikembangkan untuk proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Program Dedieselisasi Dinilai Terlalu Lambat

Selain proyek Saguling, Ridwan juga menyoroti lambannya progres Program Dedieselisasi Klaster Indonesia Timur.

Padahal proyek tersebut sebelumnya telah memasuki tahap Letter of Intent (LOI) dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) sejak tahun 2022.

Kerja sama tersebut melibatkan PLN dengan Indika Energy dan Infraco Asia Development Pte. Ltd.

Menurut Ridwan, proyek strategis seperti dedieselisasi seharusnya sudah memasuki tahap pembangunan signifikan, bukan kembali mengulang proses administratif.

“Kalau proyek strategis terus diulang dari tahap seremoni dan administrasi tanpa kepastian eksekusi, maka target transisi energi akan sulit tercapai,” ungkapnya.

Sejumlah Proyek Panas Bumi Ikut Tersendat

Ridwan juga menyoroti sejumlah proyek panas bumi atau geothermal yang dinilai mengalami hambatan serius dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, beberapa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) disebut mengalami pembatalan karena tidak menunjukkan perkembangan proyek.

Menurutnya, momentum pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi harus dimanfaatkan sebagai titik balik reformasi tata kelola investasi energi nasional agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar sehingga hambatan birokrasi tidak boleh lagi menjadi alasan lambatnya realisasi proyek.

“Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi tambahan seremoni, melainkan keberanian untuk mengeksekusi dan membersihkan hambatan birokrasi yang menghambat investasi,” tegas Ridwan. (nsp)