Tindaklanjuti Permintaan Prabowo, Danantara Bentuk BUMN Khusus Awasi Sawit hingga Batu Bara

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengencangkan kontrol terhadap arus ekspor sumber daya alam nasional.

Setelah resmi menerbitkan aturan baru soal tata kelola ekspor komoditas strategis, pemerintah kini bergerak cepat membentuk badan khusus di bawah Danantara untuk mengawasi transaksi ekspor yang selama ini disorot rawan praktik manipulasi harga dan transfer pricing.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menegaskan pihaknya langsung menindaklanjuti arahan Presiden terkait pembentukan badan usaha yang akan menangani pengawasan ekspor komoditas nasional secara lebih transparan dan terintegrasi.

“Sesuai tadi yang disampaikan langsung pak presiden, kami dari Danantara diminta menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai peraturan pemerintah yang diberikan, bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (21/5/2026).

Menurut Rosan, Danantara kini tengah membentuk entitas baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Badan ini akan menjadi instrumen utama pemerintah dalam memastikan transaksi ekspor komoditas strategis berjalan terbuka dan sesuai harga pasar internasional.

“Dan oleh sebab itu kami sedang (kurang jelas) membentuk satu badan, bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana kami ingin menekankan kepada transparansi transaksi,” katanya.

Langkah tersebut muncul setelah Presiden Prabowo menyoroti besarnya dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah menilai praktik tersebut selama bertahun-tahun telah menggerus potensi penerimaan negara.

Rosan menyebut pemerintah menggunakan data lembaga internasional sebagai dasar penguatan pengawasan ekspor nasional.

“Karena memang tadi disampaikan dan mungkin saya tidak mengulang lagi begitu dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank begitu, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita,” ungkap Rosan.

Sebagai tahap awal, pemerintah belum langsung menerapkan kewajiban transaksi penuh melalui badan baru tersebut. Namun mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh eksportir komoditas strategis diwajibkan melaporkan transaksi ekspornya secara komprehensif kepada pemerintah.

“Nah oleh sebab itu dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember kami dapat menyampaikan bahwa semua transaksi yang bersifat ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu,” jelasnya.

Rosan mengatakan pemerintah akan mencocokkan nilai transaksi ekspor yang dilaporkan dengan harga pasar internasional guna mendeteksi potensi manipulasi.

“Pelaporan terlebih dahulu, QQ secara komprehensif kepada kami dan tentunya kami akan melihat bahwa apakah nilai yang dicantumkan itu sudah mencerminkan nilai yang wajar sesuai dengan apa indeks pasar, index market yang ada di dunia,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan besar pengelolaan ekspor sumber daya alam dalam Sidang Paripurna DPR terkait penyampaian KEM-PPKF 2027.

Prabowo menegaskan penjualan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” kata Prabowo.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” tegasnya. (agr)