Ada Kabar Baik untuk Warga Indramayu, KDM Janji Gempur Layanan RSUD MA Sentot Patrol usai Dikelola Pemprov Jabar

Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya akan langsung mengembangkan dan meningkatkan seleuruh layanan kesehatan di RSUD tersebut. Ia akan menyulap rumah sakit itu milik Pemprov Jabar.

"Kalau yang stag-stag serahkan ke kita. Jadi, ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat," ucap Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta ini menyebut layanan yang diberikan tidak hanya menyasar pada warga Indramayu. Rumah sakit ini ditargetkan sebagai rujukan bagi masyarakat dari daerah sekitarnya.

"Nanti juga akan melayani wilayah Indramayu, Subang hingga Majalengka. Pokoknya yang dekat situ," katanya.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi memberikan penilaian terkait dampak dari pengalihan status pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol ke Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar itu meyakini pengalihan status pengelolaan ini bisa berdampak positif, khususnya dari aspek peningkatan pelayanan kesehatan.

"Kebijakan ini juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu," tambahnya.

Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim Bahas Infrastruktur Jalan di Indramayu

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi dan Lucky Hakim tidak hanya membahas pengelolaan rumah sakit. Keduanya juga berbicara tentang kerja sama terkait pembangunan infrastruktur jalan di Indramayu.

KDM mulanya menyentil soal kondisi infrastruktur jalan di Indramayu. Ia menegaskan bahwa, pihak yang berhak memperbaiki jalan provinsi di daerah itu adalah Pemprov Jabar.

Sementara, Lucky Hakim menyampaikan kabar terbaru alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Pemkab Indramayu telah melakukan hal ini sebesar Rp280 miliar pada 2026.

Kemudian, ia berpendapat alokasi anggaran pembangunan infrastruktur bisa bertambah dari APBD Perubahan yang mendatang.

"Minimal bertambah menjadi Rp350 miliar untuk pembangunan jalan di Indramayu," timpal KDM.

Lucky menerima tantangan tersebut. Hal ini sebagai upaya mendukung mobilitas warga saat menuju berbagai pusat pelayanan publik.

(hap)