Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan OAP Belum Tentu Minoritas di Tanah Papua, Ini Penjelasan Data Dukcapil

Ia menegaskan pemerintah perlu aktif mendatangi masyarakat agar proses pendataan bisa dilakukan secara menyeluruh.

“Jadi bukan berarti kita lihat dua juta ini minoritas belum tentu juga minoritas, karena banyak yang belum direkam Orang Asli Papua yang ada di balik gunung, yang ada di sungai, yang ada di mana saja, tapi belum direkam,” lanjutnya.

Kendala Pendataan di Wilayah Pegunungan dan Daerah 3T

Ribka menjelaskan tantangan terbesar dalam pendataan OAP adalah kondisi geografis Papua yang sangat luas dan sulit dijangkau.

Wilayah pegunungan, daerah terpencil, terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T disebut menjadi lokasi yang paling sulit dijangkau petugas administrasi kependudukan.

Selain faktor geografis, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa stigma dan informasi keliru yang berkembang di masyarakat terkait perekaman KTP elektronik.

Menurut Ribka, masih ada sebagian warga yang percaya bahwa perekaman data kependudukan berkaitan dengan isu tertentu sehingga enggan melakukan pendaftaran.

“Ada stigma atau ada masyarakat itu buat kesimpulan sendiri bahwa kalau merekam KTP itu disebut angka 666 itu antikris. Jadi mereka tidak mau merekam,” ungkapnya.

Tak hanya itu, ada pula warga yang khawatir data mereka digunakan untuk memata-matai masyarakat.

“Ada yang bilang menyampaikan bahwa ini kalau direkam nanti dimata-matain,” tambah Ribka.

Data Kependudukan Jadi Dasar Kebijakan Pemerintah

Ribka menekankan pentingnya data kependudukan bagi pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Papua.

Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), dana otonomi khusus, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong agar seluruh masyarakat Papua melakukan perekaman administrasi kependudukan.

“Kalau datanya tidak lengkap, pemerintah juga sulit mengukur kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan OAP Aktif Terbesar

Berdasarkan hasil pemilahan data OAP aktif dan total penduduk di Tanah Papua, Provinsi Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah OAP aktif terbesar.

Berikut rincian data OAP aktif di enam provinsi Papua:

• Papua Tengah: 995.248 jiwa dari total penduduk 1.393.565 jiwa

• Papua: 512.331 jiwa dari total penduduk 1.126.448 jiwa

• Papua Barat: 281.161 jiwa dari total penduduk 592.451 jiwa

• Papua Barat Daya: 256.915 jiwa dari total penduduk 636.164 jiwa

• Papua Selatan: 229.337 jiwa dari total penduduk 595.192 jiwa