Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah keras isu yang tengah beredar di tengah masyarakat terkait adanya rencana perubahan definisi Orang Asli Papua (OAP).Â
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk meminta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua untuk segera menyelesaikan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka anggaran yang habis terpakai.Â
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, memberikan motivasi kepada para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Cenderawasih (Uncen).Â
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa penyempurnaan manajemen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini menjadi fokus utama pemerintah.Â
Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen Kemendagri dalam mengawal percepatan pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (Pemda).
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan kementeriannya siap bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini.
Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua menggelar aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023).
Tentara Nasional Indonesia kerahkan pasukan dalam skala besar ke Jakarta. TNI AL mengerahkan 20.980 personel untuk mendukung pengamanan di ibu kota DKI Jakarta.
Komariah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar di dalam mobilnya di kawasan hutan jati Desa Cikamurang, Terisi, Indramayu, Selasa (3/11/2026).
Yusril menjelaskan laporan penyadapan disampaikan Kapolri kepada Prabowo dan sejumlah menteri merupakan persoalan serius yang menyangkut kepentingan negara.
Kabar mengenai rencana Presiden Donald Trump yang bakal hentikan bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel bikin otoritas terkait di Tel Aviv terkejut.