KDM Ambil Alih RSUD Patrol Indramayu, Siapkan Rumah Sakit Rujukan Warga Jabar di Pantura yang Lengkap

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan RSUD Pantura M.A. Sentot Patrol Indramayu.

Sebelumnya, RSUD Pantura ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, namun kini resmi diambil alih oleh Pemprov Jabar.

Kang Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan langkah ini diambil setelah RSUD tersebut mengalami stagnasi pelayanan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal itu disebabkan oleh faktor keterbatasan kapasitas anggaran dan sumber daya di tingkat daerah.

KDM juga menyebut pengambilalihan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah Pantura.

Menurutnya, kewenangan rumah sakit dengan cakupan pelayanan lintas kabupaten sudah seharusnya berada di tangan pemerintah provinsi. 

“Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Setelah diambil alih, Rumah Sakit Patrol akan kita kembangkan menjadi rumah sakit provinsi. Fungsinya tidak lagi terbatas untuk Indramayu, tapi juga melayani Subang dan Majalengka,” ujarnya pada Sabtu (30/5/2026).

KDM menegaskan, Pemprov Jabar menargetkan RSUD Patrol atau Pantura ini menjadi pusat rujukan baru di kawasan Jawa Barat bagian utara.

Dengan bantuan anggaran yang lebih besar, RSUD Pantura ini diharapkan mampu meningkatkan fasilitas medis, tenaga kesehatan, serta kapasitas layanan rujukan penyakit menengah hingga berat. 

“Pengelolaan di provinsi memungkinkan peningkatan anggaran, peningkatan fasilitas, dan percepatan pembangunan layanan. Dengan kapasitas provinsi, kita bisa memastikan mutu layanan lebih terjamin dan lebih cepat berkembang,” kata KDM.

KDM juga menegaskan pengambilalihan ini juga dapat meringankan beban fiscal Kabupaten Indramayu.

Pasalnya, selama ini, anggaran pemeliharaan fasilitas kesehatan skala besar kerap membebani postur anggaran daerah. 

Oleh karena itu, dengan beralihnya pengelolaan ke provinsi, belanja daerah dapat dialihkan ke sektor prioritas lain, termasuk layanan dasar dan peningkatan infrastruktur. 

Selain itu, KDM menilai rujukan kesehatan di wilayah pantura membutuhkan dukungan fasilitas yang setara dengan rumah sakit provinsi lainnya. 

Sebelumnya, kapasitas RSUD Patrol tidak berkembang optimal dan memunculkan risiko ketimpangan pelayanan. Karena itu, integrasi ini dinilai sebagai langkah yang paling realistis. 

KDM membantah, kebijakan ini bukan soal alih aset atau perubahan status administrasi saja, melainkan upaya menyatukan tata kelola kesehatan masyarakat agar lebih efisien.  

"Berbagai perencanaan seperti pengembangan ruang layanan baru, peningkatan alat kesehatan, serta perekrutan tenaga spesialis dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi antardaerah," pungkasnya. (muu)