Kawal Program Prioritas Presiden, BSKDN Gencarkan Monitoring dan Evaluasi di Daerah: Tidak Boleh Berjalan Terpisah

"Kita lakukan evaluasi setiap triwulan. Dengan evaluasi yang rutin, kita bisa mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi secara bersama-sama," ujarnya.

Ahmad Luthfi menilai pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Menumbuhkan ekonomi baru itu salah satunya dengan mengendalikan inflasi. Ini harus kita lakukan bersama-sama, termasuk melalui penetrasi harga bahan pokok yang didukung oleh BUMD," katanya.

Di sektor kesehatan, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan hingga tingkat desa. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menjalankan program Spesialis Keliling (Speling) dengan melibatkan rumah sakit dan tenaga medis spesialis.

"Dokter spesialis kita terjunkan langsung ke desa-desa dengan melibatkan seluruh rumah sakit. Dengan cara itu, peta jalan kesehatan masyarakat desa dapat dipantau bersama oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menyukseskan 10 Program Prioritas Presiden.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bagian dari peta jalan pembangunan nasional yang telah dirancang untuk menjawab tantangan bangsa. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh implementasi di tingkat daerah.

"Sehebat apa pun visi dan rancangan pembangunan nasional, pada akhirnya kebijakan itu akan diuji di daerah. Karena di daerah lah seluruh program pemerintah bertemu dan dilaksanakan," ujarnya.

Aria Bima juga mengingatkan pentingnya penggunaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.

"Tanpa data yang hidup, kebijakan akan kehilangan alamat. Kebijakan yang berdiri di atas data yang usang, tidak tervalidasi, atau tidak diperbarui secara berkala hanya akan melahirkan keadilan yang semu," pungkasnya. (rpi)