Kawal Program Prioritas Presiden, BSKDN Gencarkan Monitoring dan Evaluasi di Daerah: Tidak Boleh Berjalan Terpisah

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tengah memperkuat upaya pengawalan Program Direktif Presiden di daerah melalui Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II.

Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menghimpun pengalaman, masukan, serta berbagai temuan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan lapangan.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungoi, menegaskan bahwa program prioritas nasional harus berjalan selaras dengan perencanaan dan penganggaran daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.

"Program prioritas nasional tidak boleh berjalan terpisah dari perencanaan dan penganggaran daerah. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar setiap program dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing daerah," ujar Yusharto di Lorin Solo Hotel, Kota Surakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Yusharto, keberhasilan Program Direktif Presiden sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, didukung tata kelola yang baik serta sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda strategis yang memerlukan dukungan seluruh jajaran pemerintahan.

Yusharto menambahkan, BSKDN berperan mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri melalui penguatan analisis kebijakan serta monitoring dan evaluasi berbasis data.

Untuk mendukung peran tersebut, BSKDN terus mengembangkan fungsi Policy Hub sebagai pusat integrasi data, analisis, informasi lapangan, rekomendasi kebijakan, hingga pengambilan keputusan.

"Melalui forum ini, kami di BSKDN tidak hanya menerima laporan, tetapi juga menghimpun berbagai insight dari daerah terkait capaian, tantangan, serta kebutuhan dukungan kebijakan. Masukan tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya evaluasi rutin untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di daerah.

"Kita lakukan evaluasi setiap triwulan. Dengan evaluasi yang rutin, kita bisa mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi secara bersama-sama," ujarnya.

Ahmad Luthfi menilai pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Menumbuhkan ekonomi baru itu salah satunya dengan mengendalikan inflasi. Ini harus kita lakukan bersama-sama, termasuk melalui penetrasi harga bahan pokok yang didukung oleh BUMD," katanya.

Di sektor kesehatan, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan hingga tingkat desa. Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah menjalankan program Spesialis Keliling (Speling) dengan melibatkan rumah sakit dan tenaga medis spesialis.

"Dokter spesialis kita terjunkan langsung ke desa-desa dengan melibatkan seluruh rumah sakit. Dengan cara itu, peta jalan kesehatan masyarakat desa dapat dipantau bersama oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menyukseskan 10 Program Prioritas Presiden.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bagian dari peta jalan pembangunan nasional yang telah dirancang untuk menjawab tantangan bangsa. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh implementasi di tingkat daerah.

"Sehebat apa pun visi dan rancangan pembangunan nasional, pada akhirnya kebijakan itu akan diuji di daerah. Karena di daerah lah seluruh program pemerintah bertemu dan dilaksanakan," ujarnya.

Aria Bima juga mengingatkan pentingnya penggunaan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan publik.

"Tanpa data yang hidup, kebijakan akan kehilangan alamat. Kebijakan yang berdiri di atas data yang usang, tidak tervalidasi, atau tidak diperbarui secara berkala hanya akan melahirkan keadilan yang semu," pungkasnya. (rpi)