Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Berpotensi Efek Domino, Pemerintah Didesak Segara Lakukan Mitigasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan kenaikan harga bahan bakara minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green pada 10 Juni 2026.

Lantas kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi tersebut turut menuai kirtik dan polemik di publik.

Ketua DPP GMNI, Sujahri Somar mengatakan sudah selaiknya pemerintah menjelaskan secara terbuka dapat memberikan penjelasan ke publik mengenai kebiajakan penyesuaian harga BBM non subsidi itu.

Langkah itu juga disertakan dengan kepastian pemerintah berupa meminimalisir dampak dari adanya kenaikan harga BBM non subsidi.

"Kita harus jujur melihat kenyataan di lapangan. Pertamax tidak hanya digunakan kendaraan pribadi, tetapi juga dipakai oleh pelaku UMKM, transportasi daring, nelayan, hingga pelaku usaha jasa yang berupaya menjaga kualitas mesin kendaraan mereka. Kenaikan harga BBM non subsidi pada akhirnya akan merambat menjadi kenaikan biaya distribusi dan biaya produksi," kata Sujahri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Sujahri mengeaskan kesigapan pemerintah dalam keterbukaan dan kebijakan meminimalisir dampak perlu dilakukan mengingat dampak domino yang akan ditimbulkan terkait naiknya harga BBM non subsidi.

Sujahri menilai pemerintah perlu mengantisipasi tiga risiko utama yakni meningkatnya biaya logistik yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi, tergerusnya daya beli kelompok menengah dan pelaku usaha kecil, serta meningkatnya disparitas biaya hidup di daerah kepulauan, kawasan terluar, dan wilayah yang sangat bergantung pada transportasi laut maupun darat untuk distribusi barang.

"Bagi masyarakat di daerah kepulauan seperti Talaud, Maluku, Nusa Tenggara, atau wilayah perbatasan lainnya, kenaikan biaya energi memiliki dampak yang lebih besar dibanding masyarakat di kota-kota besar. Setiap kenaikan biaya transportasi berpotensi langsung memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.

Selain itu, Sujahri meminta pemerintah segera melakukan mitigasi dengan melakukan pengawasan harga pangan dan logistik secara ketat, memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, serta memastikan transparansi formula penetapan harga BBM agar masyarakat memahami alasan kebijakan tersebut.

Sujahri juga menekankan pemerintah perlu mempercepat pembangunan transportasi publik dan transisi energi agar ketergantungan masyarakat terhadap BBM semakin berkurang.