news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Suasana di Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) saat terjadinya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung RI pada Rabu (3/6/2026).
Sumber :
  • Julio Trisaputra/tvOnenews.com

BGN Sebut Punya Utang Rp1,4 Triliun, Pembayaran Bakal Dicicil

Sari mengatakan BGN telah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait nilai utang pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini.
Minggu, 19 Juli 2026 - 10:37 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan lembaganya memiliki utang sebesar Rp1,4 triliun.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI ketika membedah laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025 terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nah ini Ibu dan Bapak kami masih memiliki hutang kepada pihak ketiga. Hutang kepada pihak ketiga sejumlah Rp1,4 triliun,” kata Sari dikutip Minggu (19/7/2026).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari.
Sumber :
  • tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Sari mengatakan BGN telah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait nilai utang pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Dia menyebut pembayaran utang-utang tersebut akan dicicil secara bertahap.

“Ini yang menjadi tugas kami untuk menyelesaikan dan kami sudah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran,” ungkapnya.

“Karena memang ada banyak item yang kami minta mulai untuk dicicil lah, dibayar supaya mengurangi beban pikiran kami juga Pak, namanya utang karena harus diselesaikan,” lanjut Sari.

Dalam kesempatan itu, Sari turut membeberkan realisasi belanja barang pada 2025 tercatat hanya sebesar Rp48 triliun dari pagu Rp73 triliun. Artinya, hanya 66 persen realisasi anggaran.

“Karena sebenarnya pada saat proses berjalan belum selesai atau dalam tanda kutip anggarannya belum habislah ya, BGN mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Rp14 triliun,” kata dia.

“Padahal pada akhirnya tidak terserap juga. Maka angkanya cukup besar di situ realisasinya hanya 66 persen,” ungkap Sari.

Di sisi lain, Sari menyebut rendahnya realisasi belanja barang juga terjadi karena adanya pengembalian belanja bantuan pemerintah (Banper) sebesar Rp12 triliun. Kemudian, masih ada beberapa tunggakan.

“Ini yang nanti mungkin PR bagi kami untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan karena itu menjadi tanggung jawab kami sekarang di tahun 2026,” pungkasnya. (saa/muu)

 
 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

02:00
04:23
02:55
01:22
01:15
02:16

Viral