DPR Tak Setuju SMA-SMK Jabar Ada SPP, Kemendikdasmen Didesak Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengaku tidak setuju soal wacana diaktifkan kembali iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tingkat SMA/SMK di Jawa Barat (Jabar).

Dia menilai pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran jika kebijakan pemberlakuan SPP di tingkat SMA/SMK diberlakukan.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas,” ujar Habib kepada wartawan, Minggu (19/7/2026).

“Jangan sampai kita justru mundur dengan mengembalikan beban biaya pendidikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Habib meminta wacana kebijakan tersebut dikaji kembali. Meski ada kendala biaya operasional yang dihadapi sekolah di Jabar, namun dia tidak setuju beban itu ditanggung orang tua siswa.

“Banyak keluarga memilih menyekolahkan anaknya di SMA Negeri karena pertimbangan biaya yang lebih ringan bahkan gratis,” ungkapnya.

Baca Juga

BPBD Garut Monitoring Daerah Selatan Usai Gempa Sukabumi

“Kalau SPP kembali diberlakukan, tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan menengah,” tambah dia.

Habib meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBD, dan lainnya.

Habib juga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

“Kalau memang ada daerah lain yang mengalami kekurangan anggaran operasional sekolah, pemerintah pusat harus segera melakukan supervisi dan memberikan dukungan,” ujarnya.

“Jangan sampai muncul gelombang pemberlakuan kembali SPP di berbagai daerah,” tandas Habib. (saa/nsi)