Putusan MK Soal MBG Tak Lagi Gunakan Anggaran Pendidikan Tuai Respons Positif

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait skema biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak lagi masuk dalam komponen anggaran pendidikan. Putusan itu pun turut menuai respons positif dari sejumlah kalangan termasuk LBH Ansor. Ketua LBH Ansor, Dendy Zuhairil Finsa mengatakan putusan itu dinilai turut memberikan perlindungan terhadap anggaran pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dendy menjelaskan sejak awal pihaknya telah memandang persoalann dalam perkara tersebut bukan semata-mata mengenai baik atau tidaknya suatu kebijakan pemerintah melainkan batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. "Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi karena menegaskan pentingnya menjaga disiplin konstitusional dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan yang memiliki tujuan baik harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," kata Dendy kepada awak media, Jakarta, Jumat (31/7/2026). Sebelumnya, dalam perkara tersebut, LBH Ansor juga menyampaikan amicus Curiae dengan menegaskan bahwa dukungan terhadap tujuan program MBG tidak berarti menghilangkan kewajiban negara untuk memastikan pembiayaannya ditempatkan pada rezim anggaran yang sesuai dengan fungsi konstitusionalnya. Dendy menilai hak atas pendidikan dan gizi merupakan dua kewajiban konstitusional yang sama-sama penting dan harus dipenuhi oleh negara. Namun, keduanya memiliki fungsi, kewenangan, dan instrumen pembiayaan yang berbeda. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas gizi tidak semestinya mengurangi ruang fiskal yang secara khusus dijamin konstitusi untuk penyelenggaraan fungsi inti pendidikan nasional. "Anggaran mengikuti fungsi, bukan sebaliknya. Karena itu, ketika konstitusi memberikan perlindungan khusus terhadap anggaran pendidikan, maka perlindungan tersebut harus digunakan untuk memastikan fungsi inti pendidikan dapat berjalan secara optimal," jelasnya. LBH Ansor menilai putusan MK dalam perkara tersebut memiliki arti strategis bagi masa depan tata kelola keuangan negara. Putusan ini diharapkan dapat menjadi pedoman agar setiap kebijakan fiskal pemerintah tetap memperhatikan batas-batas kewenangan konstitusional dan tidak mengaburkan tujuan utama dari mandatory spending pendidikan. "Kami berharap putusan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara dalam memenuhi seluruh hak konstitusional warga negara. Pendidikan harus diperkuat, kesehatan dan gizi masyarakat juga harus dipenuhi. Jadi semua kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara konstitusional, akuntabel, dan tidak saling mengurangi hak warga negara," pungkasnya.(raa)

Putusan MK Soal MBG Tak Lagi Gunakan Anggaran Pendidikan Tuai Respons Positif

Berita Terkait

Aksi Rakyat Bela Indonesia Serukan Perlawanan terhadap Pengkhianat Bangsa, Soroti Dugaan Penyadapan

Soal Putusan MA-MK Terkait Ijazah Wapres Gibran, Ketua KPU Pastikan Verifikasi Sesuai Undang-Undang

Nama-nama Pejabat BGN yang Baru Dilantik, Berasal dari KPK hingga Kemenkes

Badan Gizi Nasional Melantik 6 Pejabat Baru, Ternyata Berasal dari KPK dan Kemenkes

Topik Terkait

Makan Bergizi Gratis

Mbg

Lbh Ansor

Mahkamah Konstitusi

Mk

Anggaran Pendidikan

Saksikan Juga

Tangan Kanan Jokowi Diangkat, Pamerkan Ijazah di Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa

Prancis Tak Baik-Baik Saja, Utang Menggunung hingga Rp71.901 Triliun

Kepala BGN Peringatkan SPPG, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan Permanen

Di Balik Kasus Mutilasi Madiun, Polisi Soroti Kecerdasan Tersangka Dwi Bagus

Dewan Pers Anugerahkan Penghargaan Tokoh Pers 2026 kepada Karni Ilyas

Tak Penuhi Panggilan KPK, Nusron Wahid Ternyata ke Singapura dan Malaysia

Viral

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo

Karhutla