Sorot Tajam Polemik Pengelompokan Desil, DPR RI Desak Pemerintah Segera Tindaklanjuti

Sonny meminta pemerintah memastikan mekanisme usul, sanggah, dan pembaruan data dapat diakses masyarakat dengan mudah, cepat, dan transparan. 

Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dapat menyampaikan pembaruan melalui kanal resmi seperti Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta layanan Cek DTSEN yang disediakan BPS.

“Mekanisme sanggah tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Setiap pengaduan harus diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dalam batas waktu yang jelas. Masyarakat juga harus memperoleh informasi mengenai perkembangan koreksi data yang mereka ajukan,” katanya.

Sonny menegaskan bahwa akurasi DTSEN bukan sekadar persoalan statistik, melainkan persoalan keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

“Jangan mengukur kesejahteraan kaum marhaen hanya dari apa yang mereka miliki. Lihat juga apa yang harus mereka keluarkan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya. Negara harus memastikan tidak ada rakyat yang kehilangan hak hanya karena kesalahan data,” pungkasnya.(raa)