Wakil Ketua Komisi XII Fraksi PAN Tekankan Pentingnya Akurasi Data Desil, Minta Kondisi Riil Warga Diperhatikan

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih terus jadi perbincangan, terutama setelah banyak warga kaget saat mengecek status desilnya sendiri lewat DTSEN. 

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, angkat bicara soal ini di sela kegiatannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ditanya soal keluhan warga yang merasa datanya tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya, Putri menjelaskan bahwa persoalan mulai muncul begitu banyak warga bergaji UMR, masih ngontrak, listrik cuma 900 VA, tapi tercatat sebagai desil 9 atau bahkan 10.

“Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius," jelas Putri.

Ia lantas melanjutkan ke soal indikator yang selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi fisik rumah. Menurutnya, hal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Bisa saja rumah itu bantuan, warisan keluarga, atau bahkan hasil kredit yang cicilannya belum lunas.

“Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja,” lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, Putri mengaku sudah cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyoroti bahwa dampaknya bukan cuma soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi juga bisa merembet ke bantuan sosial yang seharusnya diterima warga tidak mampu.

“Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat."

“Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik,” tutup Putri.